Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja Sudah Diajukan ke MK
Beritapapua.id - Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja Sudah Diajukan ke MK - Kompas

Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja Sudah Diajukan ke MK –┬áPermasalahan UU Cipta Kerja mulai mengarah ke jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, hingga Senin (12/10) sudah ada dua permohonan uji materiil UU Cipta Kerja ke MK. Mengutip dari kompas, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, mengkonfirmasi pengajuan permohonan tersebut.

Permohonan pertama adalah atas nama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri. Dalam unggahan berkas permohonan pada laman MK RI, keduanya menyoal Pasal 59, Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.

Pemohon menilai, berlakunya UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemohon terkait status kepegawaian mereka. Sebab, UU tersebut memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) secara terus-menerus tanpa batasan waktu pembaruan.

Melalui permohonannya, Dewa Putu Reza dan Ayu Putri meminta agar MK menyatakan pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga: Jokowi: Demo Akan Jadi Klaster Baru Covid-19

Permohonan Kedua

Permohonan kedua adalah atas nama Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakilkan oleh ketua umumnya, Deni Sunarya, serta sekretaris umum, Muhammad Hafiz.

Pemohon menyoal Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 Undang-undang Cipta Kerja. Pasal 81 angka 15 mengubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini mengatur soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Sementara, Pasal 81 angka 19 menghapus ketentuan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini semula mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis. Lalu, Pasal 81 angka 25 mengatur tentang ketentuan baru yakni Pasal 88D mengenai upah minimum pekerja. Sedangkan Pasal 81 angka 29 menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan mengenai pengaturan pengupahan.

Terakhir, Pasal 81 angka 44 mengubah Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini mengatur kewajiban perusahaan membayar uang pesangon atau uang penghargaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pemohon pun meminta agar MK menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.