Perpu Corona Digugat Karena Dinilai Bertentangan
beritapapua.id - Perpu Corona Digugat Karena Dinilai Bertentangan - Kompas

Perpu Corona Digugat Karena Dinilai Bertentangan – 24 tokoh ajukan gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi.

Tokoh-tokoh yang menggugat Perpu Corona tersebut antara lain politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Ketua Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, guru besar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Sri Edi Swasono, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, dan lainnya.

Ada tigal pasal yang persoalkan para pemohon, yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2, dan 3; Pasal Pasal 27, dan Pasal 28. Para pemohon meminta ketiga pasal ini dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 2 Perpu bertentang dengan Pasal 23 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal dalam Perpu tersebut mengatur pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran 3 persen terhadap Undang-Undang APBN sampai tahun 2020 tanpa mengatur batas maksimalnya.

Baca Juga: Ini Dia Dogiyai, Biji Kopi Lokal Terbaik dari Papua

Seperti Memberikan Cek Kosong

“Diaturnya batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal sama saja dengan memberikan cek kosong bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN setidaknya sampai tiga tahun kedepan” dikutip dari Tempo.com.

Pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945, yang pada pokoknya pasal 27 tersebut mengatur imunitas para pelaksana Perpu. Pasal 27 adalah pasal yang superbody karena setiap baiaya dalam kebijakan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mana tidak dapat dituntut perdata maupun pidana.

Adapun Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dainggap bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 dan putusan MK tentang syarat adanya kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perpu. Menurut pemohon, situasi pandemi Covid-19 bukanlah kegentingan memaksa yang harus ditangani dengan Perpu terkait keuangan negara.

Pemohon juga menyebutkan bahwa persyaratan kegentingan memaksa tidak tercermin dari dimensi waktu. Kegentingan memaksa berarti harus diatasi secepatnya dengan cara luar biasa. Maka dari itu. Perpu yang hendak mengatur defisit  anggaran tanpa batas selama tiga tahun dinilai tak relevan.