Perpu Corona Dinilai Sebagai Kemunduran Hukum
beritapapua.id - Perpu Corona Dinilai Sebagai Kemunduran Hukum - HarianHaluan

Perpu Corona Dinilai Sebagai Kemunduran Hukum – Mahkamah Konstitusi (MK) mneggelar sidang perdana kemarin terkait gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau (Perpu Corona) yang diajukan oleh 3 pemohon. 3 pemohon tersebut yakni Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Amien Rais dkk, dan Damai Hari Lubis. Dimana agenda pada sidang bertama adalah sidang pendahuluan.

Persidangan tersebut dibuka oleh ketua majelis hakim Aswanto. Sidang tersebut jgua dihadiri para pihak pemohon. Aswanto mengatakan persidangna itu di gelar dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Corona atau Covid-19 yang mana peserta dan pengunjung sidang dibatasi.

“Sidang untuk perkara nomor 23, 24, 25 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama kami mempermaklumkan bahwa kita terpaksa membatasi para pihak di dalam persidangan ini mengingat protokol yang sudah ditentukan pemerintah kita dan WHO. Kita harus patuh protokol tentang social distancing dan ada PSBB. Tetapi kita menganggap bahwa sesuai protokol WHO juga dalam hal persidangan. Sidang yang dianggap perkara yang sangat urgen itu tetap bisa dilakukan” Sebut ketua majelis Aswanto dikutip dari detik.com.

Aswanto mengatakan para hakim tidak membuka masker saat pelaksanaan sidang. Sebab, dalam sidang pidana umum yang diharuskan membuka masker adalah terdakwa karena dikhawatirkan terdakwa yang bersidang adalah orang lain.

Baca Juga: Hari Buruh Yang Diwarnai PHK Setiap Daerah

Pelaksana terkait Perpu dinilai Kebal Hukum

Perpu Corona yang ditekan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai bentuk kemunduran hukum. Ungkap satu di antara penggugat Perpu Corona, Damai Hari Lubis dalam persidangan perdana tersebut.

“Pasal 27 menutup pertanggungjawaban pejabat publik dalam penggunaan keuangan negara sehingga telah terjadi kemunduran hukum karena sebelumnya telah diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab terkait kebijakan pejabat publik,” ujar Arvid Martdwisaktyo kuasa hukum dari pihak Damai Hari Lubis.

Dalam pasal tersebut Pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perpu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan itikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perpu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Oleh karena itu Arvid meminta majelis hakim konstitusi yang mengadili perkara menyatakan Pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945.  Selain itu ia juga meminta majelis haki mkonstitusi menyatakan Pasal 27 Perpu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.