Persoalan di Balik penolakan RUU HIP
beritapapua.id - Persoalan di Balik penolakan RUU HIP - Pikiran Rakyat

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sempat menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Belakangan RUU HIP yang ramai diperbincangkan ini memicu sejumlah penolakan dalam rencana pembahasannya. Para tokoh berpendapat bahwa RUU HIP dapat menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan, yang akan membuka ruang terjadinya konflik ideologi. Para pihak seperti halnya PBNU dan Muhammadiyah meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tidak dilanjutkan sebab tidak ada urgensi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk melakukan pembahasan RUU yang menjadi inisiatif DPR itu.

RUU HIP yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, diusulkan atas dasar belum adanya undang-undang sebagai sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Meraih Keutamaan di Waktu Setelah Sahur

Dalam RUU ini disebut akan dibentuknya Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila. Badan ini memiliki wewenang Mengarahkan pembangunan dan pembinaan politik nasional yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila; Mengarahkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila; Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural dan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa tujuan dari dibentuknya UU ini adalah sekedar memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Prof Jimly menyampaikan usulan perubahan atas BPIP menjadi Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (DN-PIP) dengan susunan organisasi terdiri atas: Badan Pengarah Badan Pelaksana. Dimana RUU ini bukan untuk memperkuat kedudukan BPIP melainkan sebagai pelaksana.

Baca Juga: Kepolisian Papua Ringkus Produsen Minuman Keras di Mimika

Pemerintah Tidak Ikut Campur dalam RUU HIP

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sama sekali tidak ikut campur terkait RUU HIP yang sebelumnya ramai menuai kontroversi. RUU ini merupakan 100 persen adalah inisiatif dari DPR. Untuk itu, setelah mendengar masukan dari masyarakat, Jokowi memutuskan tidak mengirimkan tanda persetujuan pembahasan legislasi atas RUU tersebut kepada DPR.

Sebelumnya banyak pihak yang mendesak RUU itu dibatalkan, salah satunya lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dalam draf RUU itu. Menurut Presiden, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu tidak mungkin dihapus karena merupakan payung hukum yang tertinggi sudah ada. Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Begitu pula dengan Mayoritas fraksi partai politik di DPR RI kini ramai-ramai menolak RUU HIP, terkait menguatnya isu komunisme dalam pembahasan RUU HIP.

Polemik RUU HIP ini menunjukkan kontrol publik masih cukup kuat terhadap kebijakan elite pemerintahan. Langkah itu diambil untuk menunjukkan sikap mau mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai sumber pengambilan kebijakannya. Dimana kebijakan DPR dan pemerintah terbukti masih bisa diubah jika tekanan publik. Dengan menyatakan penolakan ke publik lewat media massa, partai akan menjauhkan dirinya dari isu komunisme itu. Hal ini dilakukan menyusul rencana unjuk rasa Aliansi Nasional Anti-Komunis yang menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI segera mencabut pembahasan RUU HIP secara menyeluruh dari Prolegnas.