Pilkada Serentak 2020 Dipastikan Tanggal 9 Desember 2020
beritapapua.id - Pilkada Serentak 2020 Dipastikan Tanggal 9 Desember 2020 - PadangKita

Pilkada Serentak 2020 Dipastikan Tanggal 9 Desember 2020 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan kembali dimulai pada tanggal 15 Juni nanti.

Seperti dikutip dari kompas.com, hal ini disampaikan Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Kepastian Pilkada Serentak tersebut tertulis pada draf Peraturan KPU (PKPU) perubahan atas PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menunda Pilkada Serentak 2020 melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Pilkada Serentak yang dijadwalkan dihelat pada bulan September 2020, diundur hingga Desember 2020.

Dengan dipastikannya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada bulan Desember mendatang, maka KPU akan mengaktifkan kembali badan penyelenggara ad hoc. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai aktif kembali melalui PKPU Perubahan dan Jadwal Pilkada 2020.

Raka Sandi juga menyatakan bahwa seluruh masukan dari berbagai pihak telah masuk dan diterima. Sehingga draf PKPU perubahan itu sudah siap disahkan.

“PKPU perubahan ini telah diharmonisasi pada Minggu (31/5/2020) lalu. Substanstinya, tahapan Pilkada dilanjutkan pada 15 Juni,” ujar Raka Sandi dalam diskusi daring pada Selasa (2/6/2020).

Baca Juga: Akhir Dari Pergulatan Conor McGregor?

Kekhawatiran Masyarakat akan Kurva Penyebaran Covid-19 yang Tak Kunjung Melandai

Pilkada serentak ini akan digelar di 270 wilayah Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Sebelumnya berbagai gelombang protes dan kritik dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil dan netijen. Kurva persebaran Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung melandai menjadi kekhawatiran masyarakat jika pemungutan suara akan menjadi klaster baru.

Selain itu, dengan tetap dilaksanakannya Pilkada Serentak di tengah pandemi, rentan dan rawan akan terjadi politisisasi terhadap bantuan sosial. Hal ini dirasa bisa merusak nilai kemanusiaan di tengah bencana yang sedang dihadapi bangsa.

Namun, menurut KPU, tahapan Pilkada hingga pemungutan suara nanti akan melalui sejumlah protokoler kesehatan yang akan dikonsolidasikan lebih lanjut. Dengan tidak keberatannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sudah menjadi sinyalemen bahwa perhelatan Pilkada harus tetap dilaksanakan.

Keinginan untuk tidak menunda lagi Pilkada Serentak 2020, rupanya telah disepakati oleh semua elemen baik pemerintahan maupun DPR.