PLN Butuh Biaya Besar untuk Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan
beritapapua.id - Perusahaan Listrik Negara (PLN) (foto : istimewa)

Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru-baru mendapatkan sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pembangkit listrik berwawasan lingkungan.

Sri Mulyani menyebut, PLN yang merupakan perusahaan monopoli listrik bakal kesulitan mengganti pembangkit listrik berwawasan lingkungan.

Lantaran investasi hijau itu sangat memerlukan biaya yang luar biasa fantastis agar bisa terealisasi. Artinya untuk perubahan iklim saja, Indonesia memerlukan biaya hingga Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030.

“Transisi ini tidak mudah, bagi PLN terutama sebagai perusahaan monopoli di bidang kelistrikan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam webinar, Jumat (11/06/2021).

Ia juga menuturkan, transisi tersebut akan semakin sulit lantaran pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan (renewable energy) mencapai 23 persen pada tahun 2025. Dengan adanya target tersebut membuat posisi PLN akan terasa menjadi berat untuk melakukan transisi tersebut.

Namun transisi itu tetap harus dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu negara emerging. Karena dengan jumlah penduduknya yang besar membuat konsumsi listrik meningkat terus-menerus.

Indonesia Berkomitmen Untuk Mengurangi Emisi Karbon

Dengan begitu, kebutuhan membangun power plant jadi tak terelakkan. Akibatnya bisa memunculkan emisi karbon. Dalam Paris Agreement, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon sebesar 28 persen atau 41 persen.

“Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi energi tanpa meningkatkan emisi karbon, itu hanya terjadi apabila pembangkit listrik makin beralih pada renewable,” beber Sri Mulyani.

Baca Juga : Kajati Papua Barat Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Selain itu, ia juga berpendapat membangun pembangkit listrik berwawasan lingkungan akan mengurangi kelebihan kapasitas tak terpakai yang terjadi saat krisis. Dan seperti halnya kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini pembangkit listrik berwawasan lingkungan itu sangat termanfaatkan.

Karena saat pandemi, konsumsi listrik masyarakat sempat menurun sehingga terjadi exceed capacity listrik PLN. Dan demand terhadap listrik juga mengalami penurunan sehingga terjadi exit capacity.

“Itu merupakan komitmen yang memiliki konsekuensi keuangan luar biasa bagi PLN. Apalagi kalo kita lihat hari ini saat kondisi covid di mana demand terhadap listrik menurun sehingga menyebabkan terjadi exit capacity dari yang sudah dibangun PLN, di mana porsi non-renewable masih sangat dominan,” pungkas Sri Mulyani.