PLN, KPK dan BPN Amankan Aset Kelistrikan Senilai 19M di Provinsi Papua
beritapapua.id - foto bersama usai penyerahan sertifikat aset kelistrikan. (foto : istimewa)

PT PLN (Persero) bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan sertifikasi terhadap 45 aset bidang tanah di Provinsi Papua sepanjang tahun 2021.

Secara total, aset ketenagalistrikan yang diamankan adalah senilai Rp19 Miliar. Aset tersebut berupa pembangkit listrik, transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan gardu induk.

Syamsul Huda selaku Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjelaskan bahwa sebanyak 64.867 persil sudah bersertifikasi secara nasional sejak adanya kerja sama segitiga antara PLN dengan BPN dan KPK.

Pada tahun lalu, kolaborasi ini mengamankan sebanyak 20.000 sertifikat tanah dengan nilai aset mencapai Rp 6,3 triliun. Pada tahun ini, PLN sudah menerima lebih dari 16.000 sertifikat tanah tambahan seluruh Indonesia. Perolehan ini, lanjut Huda, masih akan terus bertambah hingga akhir tahun nanti.

“Kementerian ATR telah membantu kami secara luar biasa dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam melaksanakan manajemen aset milik PLN melalui program sertifikasi.

Penyelenggaraan PON XX di Papua beberapa waktu yang lalu adalah bukti nyata komitmen PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan di Papua. Hal ini terjadi tentunya karena kolaborasi yang baik juga dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam pembangunan proyek kelistrikan,” ungkap Huda.

Kolaborasi Penting

Pimpinan KPK Alexander Marwata menilai kolaborasi ini sangat penting untuk seterusnya. Sebab menurutnya salah satu kasus korupsi yang marak terjadi adalah persoalan aset. Dengan melakukan sertifikasi maka aset juga akan mendapatkan perlindungan hukum.

Baca Juga: Bersama Kepala Daerah Papua, KPK Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi

“Jadi dengan kolaborasi ini PLN kami prioritaskan karena rasio aset yang bersertifikasi tergolong masih rendah, namun asetnya sangat besar. Proses sertifikasi ini penting sebagai perlindungan hukum karena sangat rawan jika aset tanah belum memiliki alas hukum yang sah. Apalagi proses bisnis PLN sangat penting perannya dalam memberikan pasokan listrik bagi masyarakat. Sehingga kita lakukan langkah-langkah inovatif untuk mempercepat proses sertifikasi aset milik PLN,” kata Alex.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa menjelaskan, BPN mendukung penuh kerja sama antara PLN dan KPK dalam mengamankan aset tanah untuk infrastruktur ketenagalistrikan.

“BPN tidak bisa bekerja sendiri, tetapi memerlukan sinergi untuk bersama-sama membangun Papua. Untuk ke depannya, kami membutuhkan diskresi dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelamatan aset di kawasan hutan karena banyak persil milik negara yang belum bisa disertifikasi. Untuk Indonesia yang lebih baik, BPN siap melayani,” kata John.