Polda Papua Barat Sekat Akses Keluar Masuk Manokwari dan Sorong
beritapapua.id - Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing. (foto : istimewa)

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menyekat seluruh jalur pintu masuk ke wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Penyekatan ini terjadi dalam mendukung terlaksananya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam hal ini Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing, pada, Selasa kemarin juga telah mengkonfirmasi terkait dengan penyekatan tersebut.

Ia juga memastikan penyekatan tersebut terjadi untuk meninjau salah satu pos penyekatan PPKM Darurat.

Untuk lokasi pos penyekatan PPKM Darurat itu berada di Simpang Tiga Kampung Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.

“Penyekatan PPKM Darurat ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 02 Tahun 2021. Wilayah Papua Barat PPKM Darurat berlaku di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong hingga 20 Juli 2021, akan dievaluasi sesuai perkembangan,” kata Irjen Tornagogo.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat Papua Barat khususnya Manokwari dan Kota Sorong untuk bisa taat terhadap aturan yang ada.

Dalam hal ini ia juga menjelaskan pemerintah melakukan penerapan PPKM Darurat guna mengurangi angka penyebaran kasus positif Covid-19.

“Kami siap tegakkan aturan di masa PPKM Darurat ini, kami imbau masyarakat taat aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah,” kata Kapolda.

Kepala Polda Papua Barat juga mengatakan penyekatan pada masa PPKM Darurat tersebut juga guna memantau aktivitas warga dalam keluar masuk Manokwari yang melalui jalur darat.

Manokwari Bisa Menjadi Jalur Akses Masuk ke Kabupaten Lain

Karena Manokwari bisa menjadi jalur akses masuk ke Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pengunungan Afak, Maybrat, Tambrauw dan juga Kota Sorong. Oleh karena itu penyekatan itu penting untuk memastikan aktivitas warga dalam kondisi PPKM Darurat saat ini.

Selain penyekatan jalur darat, Polda Papua Barat juga akan memperketat jalur laut antarkabupaten dari Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana dan Kota Sorong pula.

Baca Juga : Pemkot Jayapura Izinkan Warga Gelar Salat Idul Adha di Masjid

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang bisa melewati penyekatan tersebut adalah masyarakat yang bekerja di sektor esensial. Namun dengan tetap menunjukan dokumen pendukung seperti bukti sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Kecuali masyarakat (pekerja) sektor esensial yang mendesak terkait keuangan, perbankan atau media informasi publik, bisa lolos penyekatan, jika yang bersangkutan punya dokumen (bukti) sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama,” kata Kapolda Papua Barat itu pula.