Polisi Bisa Tindak Masyarakat yang Berkerumun
beritapapua.id - Polisi Bisa Tindak Masyarakat yang Berkerumun - Metrobanten

Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya menegaskan tetap dapat menindak pelanggar yang tak mematuhi aturan pembatasan sosial, meskipun Provinsi DKI Jakarta belum ditetapkan sebagai daerah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan virus Corona atau Covid-19.

“Enggak (perlu menunggu status PSBB untuk menindak warga yang berkerumun) kan sebelum PSBB kita sudah jalan, dari kemarin sudah jalan” Ucap Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, Kopol Yusri Yunus dikutip dari CNNIndonesia.com.

Pada kesempatan itu Yusri menegaskan bahwa tindakan kepolisian tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski memberlakukan tindakan bagi warga yang berkerumun tetapi pihak kepolisian akan tetap mengedepankan upaya persuasif untuk mengimbau masyarakat yang berkerumun. Apabila, masyarakat tetap bersi keras berkerumun dan melanggar himbauan pemerintah, baru polisi dapat menindak mereka dengan aturan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Pemkab SBB Bentuk Tim Penanggulangan Virus Corona

Keberlakuan Tindakan Polisi Sebelum Ditetapkannya PSBB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial yaitu Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu”

Artinya PSBB diberlakukan oleh masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten atau kota tertentu dengan persetujuan menteri bidang kesehatan. Namun dalam memberlakukan PSBB berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2020 maka penyelenggaraan PSBB mengacu UU Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga penyelenggaraan PSBB berdasarkan juga harus mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 5  Ayat (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah presiden dapat melibatkan pemerintah daerah. Jadi PSBB dapat di berlakukan oleh Pemda yang diusulkan kepada Menteri Bidang Kesehatan setelah dikeluarkannya keputusan oleh Pemerintah Pusat.

Meskipun pada suatu wilayah di provinsi, kabupaten atau kota tertentu belum diberlakukan PSBB berdasarkan berlaku nya UU Kekarantinaan Kesehatan yang mana pada Pasal 98 menyatakan bahwa UU Kekarantinaan Kesehatan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. UU Kekarantinaan sendiri diundangkan pada 8 Agustus 2018. Sehingga pada saat itu UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan Berlaku.

Berlakunya UU kesehatan pada 8 Agustus 2018 yang menjadi dasar polisi dapat menindak para pelanggar sesuai dengan UU tersebut dengan dikenakan ancaman Pasal 93 UU Kekarantinaan yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjada paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Selain itu juga berkenaan dengan Pasal 218 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”