Polisi Diminta Tidak Tafsirkan Pasal Penghinaan Sendiri
beritapapua.id - Polisi Diminta Tidak Tafsirkan Pasal Penghinaan Sendiri - Benteng Sumbar

Polisi Diminta Tidak Tafsirkan Pasal Penghinaan Sendiri – Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengingatkan kepada aparat kepolisian agar tidak menafsirkan sendiri arti penghinaan presiden dalam melakukan penindakan karena bisa merusak demokrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Jimly berkaitan dengan terbitnya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang berisi sanksi pidana terhadap masyarakat yang menghina Presiden dan Pejabat Pemerintah di media sosial terkait pelaksanaan penaganan Covid-19.

Menurut Jimly, MK melalui putusan nomor 013-022-PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal KUHP yang menyasar kepada kasus-kasus penghinaan presiden. Seperti pada pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 Ayat (1).

Selain itu pasal Penghinaan Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang direncanakan akan disahkan dalam waktu dekat sudah berganti deliknya menjadi delik aduan. “Jadi, orang yang merasa terhina itu yang mengadu. Jangan petugas menafsirkan sendiri si A, Si B, terhina. Itu nanti merusak demokrasi,” kata Jimly dikutip dari CNNIndonesia.com.

Terkait proses hukum, menurut Jimly, hanya bisa dilakukan jika ada yang mengadu. Jimly menegaskan penghinaan dalam bentuk dan atas dasar apa pun dilarang. Ia menambahkan, dalam kehidupan berdemokrasi sebaiknya pejabat pemerintah sudah siap menikmati jabatannya dengan segala hak istimewa dan beban yang ada.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) didesak untuk cabut telegram Penghinaan “Jadi jangan menerima yang enak saja. Tapi yang tidak enaknya, ya dinikmati juga. Itulah akibat demokrasi, harus kita terima plus minusnya” Ucap Jimly.

Baca Juga: PSBB Disetujui oleh Menkes Terawan

ICJR Minta Polisi Hentikan Segala Proses Hukum

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras langkah represif yang dikedepankan Kapolri Idham Azis dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian dan penghinaan terhadap presiiden terkait penanganan Covid-19.

Menurut ICJR, aparat bisa dianggap melawan konstitusi ketika secara eksesif melakukan penegakan hukum dengan tidak didasari argumen hukum yang tepat terhadap orang-orang yang mengemukakan pendapat dan pikiran secara sah.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 28 berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal tersebut menjamin hak warga negara kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus AT Napitupulu.

Erasmus meminta Polri segera menghentikan segala proses hukum khususnya terhadap setiap orang yang sedang menggunakan haknya untuk berekspresi secara sah dan dijamin oleh konstitusi

Selain karena menerapkan pasal-pasal UU ITE dan KUHP secara keliru, tindakan apparat untuk membungkam kemerdekaan berekspresi dengan mengedepankan langkah represif dengan menggunakan ancaman pidana hanya aka nsemakin memperburuk ketakutan di tengah masyarakat.