Polisi Menangkap Para Petinggi KAMI
Beritapapua.id - Polisi Menangkap Para Petinggi KAMI - VOI

Polisi Menangkap Para Petinggi KAMI – Polisi telah menangkap delapan orang, sebagian besar merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), terkait unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang bergulir sejak pekan lalu. Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja berakhir ricuh pada sejumlah daerah.

Pada Selasa (13/10), polisi mengkonfirmasi penangkapan tiga petinggi KAMI, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Syahganda merupakan anggota Komite Eksekutif KAMI. Kemudian, Anton dan Jumhur merupakan petinggi KAMI.

Kemudian, dari 9 sampai 12 Oktober, polisi menangkap Ketua KAMI Medan Khairi Amri, JG, NZ, dan WRP di kawasan Sumatera Utara. Terakhir, polisi menangkap KA di Tangerang pada 10 Oktober.

Berdasarkan keterangan polisi, mereka ditangkap atas dugaan penghasutan serta menyebarkan ujaran kebencian yang berdasarkan SARA. Polisi mengatakan bahwa ada dugaan bahwa hasutan tersebut yang menyebabkan peserta unjuk rasa bersikap anarkistis.

“Garis besarnya itu tadi, memberikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA dan penghasutan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono, Selasa (13/10).

“Penghasutan tentang apa? Ya tadi, penghasutan tentang pelaksanaan demo omnibus law yang berakibat anarkis,” sambung Awi.

Mereka pun diduga melanggar Pasal 45 A Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun.

Baca Juga: Kabar Kepulangan Habib Rizieq Shihab

Kritik Terhadap Polisi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah polisi tersebut hanya untuk menyebar ketakutan.

“Penangkapan ini dilakukan untuk menyebar ketakutan di antara mereka yang mengkritik pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Usman, Selasa (13/10).

Usman pun berpendapat bahwa kebebasan berpendapat Indonesia sedang terancam. Ia pun menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar janjinya sendiri untuk melindungi hak asasi manusia. Penangkapan ini, menurutnya, adalah upaya untuk mengintimidasi oposisi dan pengkritik pemerintahan.

Selain itu, Amnesty International Indonesia pun meminta negara untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap orang-orang yang melontarkan kritik.