Polres Merauke Periksa Sejumlah Saksi Dana Hibah Rp1,5 M
beritapapua.id - Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Agus Pombos. (foto : jubi)

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Merauke, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Agus Pombos, mengungkapkan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap dana hibah senilai Rp1,5 miliar dari pemerintah setempat kepada KONI Merauke.

“Kita sedang melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi sehubungan dengan hibah dana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke ke KONI (Merauke) tahun 2018 silam,” ujar Agus Pombos saat dihubungi di kantornya, Kamis (8/8/7/2021).

Tindak lanjut penyelidikan itu, jelas Pombos, setelah adanya laporan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dana hibah KONI Merauke.

“Kami telah memeriksa beberapa saksi. Salah satunya adalah Mantan Sekretaris KONI Kabupaten Merauke, Antonio L. Ohoitimur,” ungkapnya.

“Memang kami terus melakukan penyelidikan. Karena ini adalah komitmen dari Kapolres Merauke untuk mengusut hingga tuntas berbagai laporan, sehubungan dugaan kasus korupsi,” katanya.

Sementara, Sekretaris KONI Kabupaten Merauke periode 2021-2025, Thobias Walong, ketika dimintai komentarya enggan berbicara.

“Kalau soal itu, saya tidak tahu,” ujarnya.

“Kami pengurus KONI Merauke ini baru dan tak mengetahui pemanfaatan maupun penggunaan dana hibah periode sebelumnya,” ungkap TW panggilan akrabnya.

Pihak Kasat Reksirm Masih Mendalami Dana Hibah Rp1,5 M

Menurut Kasat Reskrim, bahwa besarnya dana hibah tahun 2018 yang belum dipertangungjawabkan oleh para penerima sebesar Rp9 miliar.

“Tapi, sebagian sudah memberikan laporan pertanggungjawaban ke BPKAD,” jelasnya.

Untuk KONI Kabupaten Merauke sendiri, jelas Agus Pombos menerima dana hibah sebesar Rp1,5 miliar. Meski sudah ada LPJ yang dimasukan, namun menurutnya saat ini pihaknya masih dalami. ‘’Tentunya kita masih dalami,’’ jelasnya.

Baca Juga : Beberapa Fraksi DPRD Jayapura Setujui LKPD Tahun Anggaran 2020

Dikatakan, selain bantuan hibah secara kelembagaan tapi juga ada bantuan secara perorangan seperti tiket pesawat atau kapal yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh penerimanya dengan memberi LPJ.

Kasat mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp9 miliar ini merupakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada dana hibah dan bansos Pemkab Merauke dimana ada sejumlah penerima yang belum menyelesaikan pertanggungjawabannya.

Kasat Reskrim menambahkan bahwa berkas laporan tersebut tidak hilang seperti yang diupload oleh seseorang di media sosial. ‘’Saya tegaskan, berkas itu tidak hilang. Masih kita tangani,’’ pungkasnya.