Polri Terbitkan Aturan Khusus Hoaks dan Penghinaan Presiden
beritapapua.id - Polri Terbitkan Aturan Khusus Hoaks dan Penghinaan Presiden - LINE Today

Polri Terbitkan Aturan Khusus Hoaks dan Penghinaan Presiden – Ditengah pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum kunjung usai pemerintah justru dibuat pusing dengan banyaknya berita bohong atau hoaks yang tersebar di masyarakat. Hal ini kemudian yang membuat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan sebuah aturan khusus guna menangani penyebaran hoaks tersebut.

Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait penanganan para penyebar hoaks dan sekaligus penghina presiden saat pandemi virus corona ini. Hal tersebut dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam tersebut.

Surat Telegram tersebut bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tertanggal 4 April 2020. Dokumen itu ditandatangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Beberapa hal yang menajadi sorotan oleh penyidik Bareskrim Siber Polri adalah tentang banyaknya penyebaran berita bohong atau hoaks terkait virus corona atau Covid-19. Berita-berita hoaks tersebut pun meresahkan masyarakat. Selain itu terdapat pula penyebaran mengenai penghinaan terhadap presiden. Tidak hanya itu, pejabat pemerintah dan ada pula penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online.

Oleh karena itu, Polri akan menindak tegas siapapun yang menyebarkan berita bohong disituasi pandemi yang belum kunjung usai ini.

“Laksanakan penegakan hukum secara tegas,” bunyi kutipan dalam surat telegram tersebut.

Baca Juga: Krisis Eksistensi, Kelompok Kekerasan Bersenjata Berulah di Papua

Sejumlah Pasal yang Diterapkan dalam Penanganan Tersebut

Untuk pelaku penyebaran hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, penyidik menggunakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”

Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 berbunyi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Kemudian untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dapat dikenakan Pasal 207 KUHP. Sementara untuk penipuan alat kesehatan lewat online dapat dikenakan Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pasal 207 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”