PON XX Kian Dekat, Dua Wilayah Ini Menolak Jadi Tuan Rumah
beritapapua.id - Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano (kiri) dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kanan) (foto : beritapapua)

Waktu untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua kian menipis dan semakin dekat. Pasalnya waktu yang kian menipis itu tersisa hanya tinggal empat bulan saja untuk pelaksanaanya.

Dengan waktu yang singkat tersebut Panitia Besar (PB) PON XX akan melakukan kerjasama dengan Pemda Papua. Hal itu memang sangat perlu agar pelaksanaan PON XX dapat terlaksana dengan baik.

Kerjasama ini terlihat dari beberapa daerah yang telah menyetujui bahwa daerah bisa menjadi venue atau menjadi tuan rumah. Dan ada beberapa venue yang memang sudah bisa digunakan untuk perhetalan PON XX.

Selain itu ada juga wilayah yang menolak untuk menjadi tuan rumah. Hal ini terjadi ketika waktu terbilang sudah mulai kian mepet.

Dua wilayah yang menolak menjadi tuan rumah PB PON XX ialah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika.

Penolakan Terjadi Lantaran Kurangnya Transparasi

Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyampaikan sendiri penolakan tersebut. Keduanya menolak lantaran merasa Panitia Besar (PB) PON XX tidak profesional karena tidak transparan mengenai anggaran.

Sebelumnya memang secara mengejutkan, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengeluarkan pernyataan menolak menjadi tuan rumah PON XX Papua.

Baca Juga : Pemkab Manokwari Segera Jadwalkan Launching Daerah Otonomi Baru

“Kita tolak jadi tuan rumah PON, tidak ada transparansi, kita mau bikin apa, uangnya dari mana,” kata Tommy Mano.

Mano menuturkan selama empat hari pertemuan pada 17-20 Mei lalu, PB PON sama sekali tidak mau membuka Rencana Kerja Anggaran. Hal itu ia rasa sikap yang kurang transparan dari PB PON.

“Kalau buka RKA kita tahu mana yang sudah ditangani oleh PB PON dan mana yang mau digeser ke kota, itu yang kita kerjakan, kan harusnya begitu supaya terbuka,” ujar Mano.

Senada dengan Walkot Jayapura, Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga menyampaikan hal yang sama. Ia juga turut mempertanyakan transparansi anggaran yang Panitia Besar (PB) PON XX Papua kelola.

Ia juga mengatakan bahwa PB PON seperti merahasiakan masalah anggaran dan tidak ada trasparansi.

Alasan Menolak Karena PB Pon Tidak Traansparan

“Yang ada masalah adalah anggaran, dari PB PON sendiri itu dirahasiakan, tidak transparan, apa yang disampaikan wali kota (Jayapura) itu benar,” ujar Eltinus. Ia juga menambahkan bahwa pertemuan selanjutnya akan terlaksana pada 2 Juni 2021. Dan jika memang PB PON tetap tidak transparan Kabupaten Mimika tetap menolak menjadi tuan rumah PON XX.

“Nanti ada pertemuan tanggal 2 Juni 2021, jika PB PON belum belum buka dan tidak transparansi, maka kabupaten Mimika ikut bersama kota Jayapura yang menolak menjadi tuan rumah PON ke-XX di Papua,” tambah Eltinus.

Untuk pelaksanaan PON XX Papua sendiri akan terlaksana pada tanggal 2-15 Oktober 2021 mendatang. Oleh karena itu memang perlu melakukan kerja sama dari berbagai pihak, serta juga perlu adanya transparansi. Hal ini juga untuk keberlangsungan dan kesuksekan gelaran PON XX Papua nantinya.