Ponsel BM
beritapapua.id - Ponsel BM Resmi Diblokir Pemerintah, Begini Ketentuannya - PindaiNews

Ponsel BM Resmi Diblokir Pemerintah, Begini Ketentuannya – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya resmi melakukan pemblokiran terhadap ponsel black market (BM) yang beredar di Indonesia pada hari Sabtu (18/4/2020) lalu.

Pemblokiran tersebut dilakukan melalui pemindaian nomor IMEI, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019. Kebijakan ini dilakukan guna mengamankan potensi pemasukan pajak yang dapat masuk ke dalam kas negara.

Berdasarkan data dari Asosisasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) hingga akhir 2019 lalu, setiap tahun pemerintah diperkirakan kehilangan potensi pajak hingga RP2,8 triliun akibat dari masuknya sekitar 11 juta ponsel black market (BM).

Ponsel BM Tidak Akan Mendapatkan Sinyal dari Operator

Lebih lanjut, ketentuan yang tertuang dalam Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2019 akan membuat ponsel BM yang baru dihidupkan setelah tanggal 18 April 2020 tidak akan mendapatkan sinyal dari operator seluler. Yang artinya ponsel BM tersebut tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi ataupun mengakses internet. Tetapi fungsi lainnya seperti foto dan lain lain masih dapat digunakan.

Adapun jika ponsel BM yang sudah diaktifkan sebelum tanggal 18 April 2020 maka akan tetap beroperasi secara normal. Tetapi hati-hati bila ganti SIM Card karena ponsel bisa saja diblokir atau tidak dapat sinyal.

Hal ini diterangkan oleh Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin. Dia mengatakan kalau ponsel dengan IMEI yang tidak tercantum disarankan untuk tidak menggonta-ganti SIM Card karena bisa saja di proses dalam pemblokiran sistem.

“Untuk hp lama yang tidak mendapat layanan operator seluler harus terverifikasi dahulu ke dalam sistem. Dan itu prosesnya masih belum bisa diupayakan. maka saran kami jangan menggonta-ganti SIM Card,” kata Najamudin, seperti kutip Jumat (17/4/2020).

Untuk menerapkan blokir IMEI ini, pemerintah sudah memutuskan menggunakan skema White List. Ini adalah metode preventif guna melindungi pelanggan dengan cara memberikan kepastian hukum perangkat sebelum dibeli oleh masyarakat.

Dengan mekanisme whitelist, konsumen yang membeli perangkat harus mengecek terlebih dahulu IMEI perangkat aktif atau tidak. Jika terbukti ilegal maka tidak akan mendapat jaringan dari operator sama sekali.

Baca Juga: Viral Video Pembubaran Ibadah di Cikarang, Polisi: Itu Salah Paham

Lalu Bagaimana Cara Mengetahui Posel Aman dari Pemblokiran IMEI?

Cara mengetahui ponsel yang kita gunakan aman dari pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengecek nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tertera di dus ponsel atau di dalam pengaturan.

Setelah mengetahui nomor IMEI kita dapa mengecek ponsel tersebut telah terdaftar resmi atau belum dengan mengakses sistus imei.kemenperin.go.id. Lalu masukkan nomor IMEI ke dalam kolom web tersebut.

Apabila kemudian muncul tulisan “IMEI terdaftar di database Kemenperin” maka ponsel didistribusikan melalui jalur resmi. Sebaliknya, apabila setelah dicek di situs Kemenperin dan nomor IMEI belum terdaftar di situs Kemenperin maka ponsel tersebut bisa jadi adalah ponsel BM yang masuk ke Indonesia dengan cara tidak resmi.