PPKM di Kota Jayapura Berdampak Pada Penerimaan Asli Daerah
beritapapua.id - Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, saat berbincang dengan kolega. (foto : jubi)

Pemberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Jayapura sangat berdampak pada Penerimaan Asli Daerah.

Hal ini seperti yang Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, sampaikan pada, Kamis (12/08/21) kemarin. Ia mengungkapkan pemberlakuan aktivitas masyarakat yang hanya sampai jam 10 malam dari Mei-Juni, berdampak pada PAD daerah setiap bulannya sebesar Rp25 miliar.

Sedangkan saat pemberlakukan aktivitas masyarakat atau dunia usaha mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 yang berlaku dari Juli-Agustus, PAD Kota Jayapura menerima paling banyak Rp17 miliar.

Menurutnya penunuran PAD tersebut sangat drastis, namun demi memutus penularan virus Covid-19 aktivitas masyarakat memang harus perlu untuk dilakukan.

“Penurunannya sangat drastis. Artinya apa, waktu aktivitas masyarakat sangat berpangruh terhadap PAD. Namun demi memutus penyebaran Covid-19 ini harus tetap dilakukan PPKM,” ujar Rustan.

Untuk itu, Rustan mengimbau seluruh warga agar bisa patuh terhadap imbau pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena dengan warga ikut menerapkan protokol kesehatan yang ketat akan cepat memutus penyebaran Covid-19.

“Kuncinya hanya tiga, yaitu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau ini kita lakukan, saya yakin penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura tidak bertahan lama karena kita saat melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi,” ujar Rustan.

Penerimaan Pajak dan Retribusi Berkurang

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Ali Mas’udi, mengungapkan hal serupa, saat terjadi pembatasan aktivitas masyarakat membuat penerimaan pajak dan retribusi berkurang.

“Wajib pajak kami ada yang tidak beroperasi, ada yang buka tapi pendapatan menurun. Padahal pajak dan retribusi menjadi andalan penerimaan daerah,” ujar Ali.

Baca Juga : Polri Akan Menambah Personel Untuk Pengamanan Pelaksanaan PON XX

Ali mengatakan meski PPKM diberlakukan tidak membuat Bapenda Kota Jayapura kendor dalam memungut pajak dan retribusi. Hingga Juli 2021 penerimaan PAD sudah mencapai 61 persen dari target.

“Target PAD di 2021 sebesar Rp215 miliar. Kami optimis bisa bisa mencapai target. Kami mengacu pada kebijakan ekonomi dan kesehatan harus tetap jalan, karena pada 2020 kami bisa over sebesar Rp20,5 miliar,” ujar Ali.

Ali menambahkan meski PPKM diberlakukan di Papua, termasuk di Kota Jayapura, tapi penerimaan pajak dan retribusi secara online dan offline tetap dioptimalkan dengan cara mendatangi langsung wajib pajak.

“Jumlah wajib pajak ada 6 ribu yang aktif mengurus fiskal. Wajib pajak aktif ada 8 ribu (wajib pajak perizinan), wajib pajak bumi dan bangunan ada 50 ribu,” ujar Ali.