Presiden Jokowi Berencana Menetapkan Darurat Sipil, Apa Maksudnya?
beritapapua.id - Presiden Jokowi Berencana Menetapkan Darurat Sipil, Apa Maksudnya? - pojoksatu

Dalam menghadapi pandemi virus corona yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah baru dalam penanganan Covid-19 ini yaitu dengan menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Selain itu, apabila keadaan semakin memburuk maka dapat menuju Darurat Sipil.

Kebijakan Darurat Sipil dinilai menjadi upaya terakhir yang akan diterapkan pada situasi pandemi virus corona ini. Hal tersebut akan dilakukan jika kondisi saat ini semakin memburuk. Hal ini juga disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

“Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil,” ujar Fadjroel melalui akun Twitter miliknya.

Dengan munculnya rencana Darurat Sipil sebagai salah satu upaya untuk menghadapi Covid-19 menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat baik pro maupun kontra. Bahkan, dalam jejaring sosial Twitter tagar penolakan Darurat Sipil menjadi trending.

Memang ada apa dengan Darurat Sipil?

Darurat sipil adalah serangkaian peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya.

Pemerintah Indonesia diketahui akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang diikuti kebijakan darurat sipil. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.

Kebijakan ini merupakan pendamping Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) untuk diterapkan agar lebih efektif. Posisi Darurat Sipil berada di bawah status Darurat Militer dan Darurat Perang.

Jika presiden Jokowi menerapkan status Darurat Sipil pada suatu daerah, kepala daerah setempat menjadi penguasa keadaan tersebut. Kepala daerah dapat dibantu komandan militer, kepala polisi, dan kepala kejaksaan dari daerah tersebut.

Penghapusan keadaan bahaya yang menerapkan Darurat Sipil dilakukan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Tetapi, kepala daerah bisa terus memberlakukan keadaan Darurat Sipil maksimal empat bulan setelah pemerintah pusat menghapusnya.

Baca Juga: Kosgoro Maluku Bagi Masker Gratis untuk Warga di Kota Ambon

Mengapa ada Penolakan Terhadap Darurat Sipil?

Munculnya tagar penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia berupa Darurat Sipil masih menimbulkan tanda tanya. Banyak masyarakat yang masih belum mengerti mengapa kebijakan tersebut dinilai tidak tepat.

Menurut ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono setidaknya ada empat alasan mengapa kebijakan Darurat Sipil tidak tepat untuk menghadapi situasi pandemi virus corona. Ke empat alasan tersebut antara lain:

Alasan Pertama

Alasan kebijakan Darurat Sipil dapat digunakan jika Negara Republik Indonesia dalam keadaan menghadapi bencana alam dengan dengan kondisi tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Sedangkan saat ini wabah Covid-19 bukan termasuk ke dalam jenis bencana alam. Dan saat ini semua elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat saling bergotong-royong untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

Alasan Kedua

Di dalam Pasal 3 ayat (2) Perppu 23/1959 lembaga yang akan membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang sudah tidak cocok lagi dengan postur kelembagaan negara saat ini. Di mana Pasal 3 ayat (2) menyebut adanya Menteri Pertama yang ada dalam badan tersebut. Padahal saat ini tidak dikenal adanya Menteri Pertama di kabinet Indonesia.

Ditambah lagi saat ini sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ada di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota serta berbagai satgas yang dibentuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Alasan Ketiga

Hak-hak istimewa yang diberikan kepada penguasa darurat sipil baik di pusat maupun daerah sebagaimana diatur di Perppu 23/1959 justru rentan menghalangi peran serta dan gotong royong warga masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 yang selama ini terbukti gerakan sosial warga melalui media sosial tersebut efektif membantu pemerintah.

Alasan Keempat

Jika penetapan darurat sipil ini dimaksudkan dalam rangka memastikan ketaatan warga negara terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Karantina Wilayah dengan cara penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar kebijakan tersebut, maka ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Perppu 23/1959 ini justru tidak terlalu memberikan efek gentar dibandingkan sanksi pidana dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.