Presiden Jokowi Teken Perpres Dewan Pembina Duta Pancasila Paskibraka
beritapapua.id - Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Biro Pers Sekretariat/Lukas)

Presiden Jokowi menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Aturan ini salah satunya mengatur tentang Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

Dalam Pasal 13, dijelaskan bahwa Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi mantan anggota atau Purna Paskibraka Duta Pancasila. Pengurus Duta Pancasila Paskibraka Indonesia terdiri dari pembina, pelaksana, dan sekretariat.

Adapun Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, ditunjuk Jokowi menjadi Dewan Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Megawati diberi jabatan itu karena dia saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dewan pembina sebagaimana dimaksud, dijabat secara ex officio oleh: Ketua Dewan Pengarah Badan,” demikian bunyi Pasal 14 ayat 2 sebagaimana dikutip dari salinan Perpres, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga: Kementerian PUPR Target Flyover Kopo Rampung Sebelum Lebaran

Selain itu, Dewan Pembina Duta Pancasila Paskibraka juga beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPIP.

“Dewan pembina diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah Badan. Pembina ditetapkan oleh Kepala Badan dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah Badan,” jelas Pasal 14 ayat 4 dan 5.

Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat provinsi dijabat secara ex officio oleh gubernur. Pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan persetujuan Kepala Badan.

Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa BPIP bertugas memberikan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Mulai dari, pembentukan anggota, peningkatan kompetensi anggota, kegiatan atau aktivitas kepaskibrakaan, dan kegiatan pengarusutamaan Pancasila.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Badan,” bunyi Pasal 20.