Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Koordinator PPKM Mikro Darurat
beritapapua.id - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (foto : Antara)

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Kabar tersebut juga telah terkonfirmasi langsung dari Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi. Ia merespons terkait kabar yang telah beredar disejumlah grup WhatsApp dan sejumlah sosial media lainnya.

Mengukitip dari Kompas.com, Selasa (29/06/2021) Jodi melalui keterangan tertulis mengatakan, Presiden Jokowi telah menunjuk Luhut menjadi koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Jodi mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memformulasikan tindakan pengetatan yang mestinya pemerintah ambil. Menurutnya pengumuman resmi terkait hal tersebut nantinya akan pemerintah sampaikan.

Baca Juga : Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Mensos

Nantinya, akan ada penerapan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sektor esensial lainnya.

Sejauh ini penerapan tersebut belum bisa untuk dipastikan mulai kapan PPKM mikro darurat berlaku. Namun, aturan itu akan pemerintah umumkan secepatnya.

“Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Jodi.

“Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Tetap Menjalankan Protokol Kesehatan Ketat, Rajin Cuci Tangan dan Jaga Jarak

Jodi pun mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ketat. Oleh karena itu ia mengimbau tetap melakukan 3M mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Baca Juga : Lukas Enembe Berencana Akan Pulang ke Papua Pada Bulan Juli

“Vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada,” kata dia.

Sebelumnya memang beredar berita bahwa pemerintah akan merevisi sejumlah aturan PPKM mikro.

Salah satu aturan yang pemerintah revisi adalah terkait dengan waktu operasional pusat perbelanjaan atau mal. Mal yang semula dapat beroperasi hingga pukul 20.00 akan ada pembatasan hingga pukul 17.00.

“Sesuai dengan hasil ratas (rapat terbatas) nanti akan dilakukan perubahan-perubahan terhadap Inmendagri Nomor 14 Tahun 2021 yang sampai hari ini masih kita pedomani,” kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito dalam rapat koordinasi yang tayang pada YouTube Pusdalops BNPB, Senin (29/6/2021).