Presiden Sudah Menetapkan, Pilkada Mundur Sampai Desember
beritapapua.id - Presiden Sudah Menetapkan, Pilkada Mundur Sampai Desember -Notif

Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi pemerintah yang sudah menerbitkan aturan tersebut. Karena, untuk bisa memberikan kepastian terkait keberlanjutan tahapan pilkada pasca penundaan yang disepakati DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini sekaligus memberi legalitas atas penundaan pilkada serentak secara nasional yang telah diputuskan KPU pada 21 Maret 2020 lalu. Penundaan empat aktivitas tahapan yang dilakukan KPU menjadi absah melalui keberadaan perubahan Pasal 120 ayat (1) dalam Perppu 2/2020 tersebut,” kata Titi Anggraini.

Baca Juga: Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Akan Segera Dibuka Kembali

KPU Mengajukan 3 Opsi Untuk Mengatur Ulang Jadwal Pilkada

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengusulkan tiga opsi mengenai jadwal baru penyelenggaraan Pilkada 2020. Disebutkan pemungutan suara pada opsi A dilakukan 9 Desember 2020, opsi B yakni 17 Maret 2021, dan opsi C pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021.

“KPU mengajukan tiga opsi. Bawaslu pada prinsipnya yang masih memungkinkan opsi kedua dan ketiga (B dan C). Opsi pertama (A) agak berat dilakukan. Kita serahkan KPU yang mengatur tahapan dari PKPU (Peraturan KPU). Tetapi, melihat situasi terkini yang belum tahu sampai kapan (musibah) covid-19 selesai, maka paling aman yang 29 September 2021. Jadi, penundaan setahun,” Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan saran usai melakukan video conference dengan jajaran Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta.

Arief juga menjelaskan, dari 9 provinsi yang akan mengikuti Pilkada, seluruhnya terpapar wabah Covid-19. “Jadi hanya 15 saja yang tidak terpapar covid-19. Dari 37 yang akan Pilwalkot, semuanya kota itu terpapar Covid-19,” ujarnya.

Perlu diketahui dalam RDP Senin (30/3/2020), DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Dewan DKPP menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini merupakan dampak makin meluasnya pandemi penyebaran virus Corona di Indonesia.