Presiden Tiga Periode
Presiden Jokowi

Presiden Tiga Periode, Mungkinkah Terjadi? – Reformasi Indonesia yang menjadi penanda berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, berdampak pada banyak hal. Demokrasi yang terkungkung selama 32 tahun pemerintahan Soeharto akhirnya bisa dirasakan perlahan oleh masyarakat Indonesia.

Sistem kepartaian Indonesia yang hanya dibatasi tiga partai saja yakni, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan kini bervariatif. Sangking banyaknya partai yang didirikan, pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai.

Reformasi bukan hanya membuka kesempatan lebar bagi demokrasi. Masa jabatan presiden pun dibatasi menjadi dua periode saja. Hal ini untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan yang bisa merugikan masa depan demokrasi, seperti yang terjadi sebelum reformasi.

Muncul Wacana Presiden Jokowi Tiga Periode

Baca juga: Implementasi UU Perlindungan Konsumen PLN Melalui Sentuhan Jari

Akhir-akhir ini, mulai muncul wacana untuk menjadikan Jokowi menjadi presiden sebanyak tiga periode. Entah dari mana wacana ini muncul pertama kali, namun mayoritas partai di Indonesia dengan tegas menolak hal ini.

Lantas apakah mungkin Jokowi bisa kembali mengikuti pemilihan presiden untuk ketiga kalinya? Di dalam UUD’45, Pasal 7, menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Hal ini berarti, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia hanya dapat menjabat selama dua periode. Ini merupakan batasan yang menjadikan wacana Jokowi tiga periode menjadi tidak mungkin. Apakah ketidak mungkinan tersebut absolut?

Amandemen UUD 1945 Memungkinkan Jokowi Tiga Periode

Baca juga: Peraturan Perpres Miras di Papua, Bagaimana Sejarahnya?

Satu-satunya jalan untuk menjadikan Jokowi menjadi presiden lebih dari dua periode adalah dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, seperti yang dilakukan pasca reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden.

Dalam Pasal 37 UUD 1945, disebutkan untuk melakukan amandemen terhadap UUD adalah dengan syarat sebagai berikut:

  1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
  3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Jadi, memungkin saja MPR kemudian mengusulkan agar wacana masa jabatan presiden ini berubah dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, tapi ini merupakan pengkhinatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi.