Pribumi Dan Non Pribumi Pada Surat Edaran RW 03 Surabaya
Pribumi Dan Non Pribumi Pada Surat Edaran RW 03 Surabaya

Surat Edaran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya baru-baru ini menjadi viral di WhatsApps (WA). Penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi menuai polemik. Dalam Surat Edaran yang tersebar tersebut diterangkan bahwa setiap warga Non Pribumi diwajibkan membayar iuran kas sebanyak dua kali untuk kas RT dan Kas RW jika ingin mendirikan bangunan di kelurahan setempat. Dalam Surat Edaran RW 03 Tersebut terdapat 21 poin yang diberlakukan beberapanya mengenai iuran mendirikan bangunan seperti:

  1. Barang siapa yang mendirikan rumah selain warga Pribumi wajib membayar iuran untuk kas RT Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) dank as RW Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah);
  2. Barang siapa yang mendirikan perusahaaan (PT) selain warga Pribumi wajib membayar untuk kas RT Rp 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kas RW Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Barang siapa yang mendirikan perusahaan (CV) selain warga Pribumi wajib membayar untuk kas RT. Rp. 1.500.000,00.- (satu juta lima ratus rupiah) dank as RW Rp. 1.500.000,00.- (satu juta lima ratus rupiah).

Pengaturan mengenai pemungutan iuran diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Pasal 30 Ayat (2) yang mana harus ada evaluasi dari Lurah terlebih dahulu.

Tulus Warsito (40) menjelaskan kata Non Pribumi berarti warga pendatang, sedangkan Pribumi adalah warga asli kampung yang lahir dan besar diwilayah tersebut. Penggunaan kata Pribumi berawal pada masa kolonial Belanda. Dalam Pasal 113 Indische Staatsregeling (IS) memberlakukan hukum menurut golongan-golongannya, yaitu antara Pribumi (Bumiputera) dengan Non Pribumi.

Baca Juga: Tinjauan Pelanggaran Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata Subang

Mengapa Penggunaan Kata Pribumi dan Non Pribumi dilarang?

Definisi Pribumi menurut KBBI adalah  anak negeri atau penduduk asli. Sedangkan Non Pribumi adalah yang bukan orang (penduduk) asli suatu negara. Penggunaan kata Pribumi dan Non Pribumi seharusnya tidak digunakan lagi pada masa sekarang ini dikarenakan penggunaan kata Pribumi dinilai sebagai hal diskriminatif, pada masa kolonial Belanda masyarakat penduduk Pribumi terdiskriminasi kedudukan hukumnya.

Perlu diketahui penggunaan kata Pribumi dan Non Pribumi telah dilarang sebagaimana telah diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi dalam instruksi pertama yaitu:

“Menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraaan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaran pemerintahan”.

Yang pada kesimpulannya penggunaan kata Pribumi dan Non Pribumi pada segala kebijakkan pemerintahan maupun politik telah ditiadakan. RW, dan RT bekerja dibawah Lurah yang merupakan instansi pemerintahan, maka dalam membuat kebijakannya harus mematuhi aturan yang berlaku.

Sumber:

Amir Baihaqi, Berita Online: Saat Surat Edaran RW Gegerkan Warga Surabayai

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi.