Prinsip Non-Intervensi dalam Kerusuhan yang Terjadi di India
beritapapua.id - Prinsip Non-Intervensi dalam Kerusuhan yang Terjadi di India - wartakini.co

Prinsip Non-Intervensi dalam Kerusuhan yang Terjadi di India – Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mendesak pemerintah Indonesia untuk andil untuk membawa perdamaian di India. Hal ini berkaitan dengan masalah yang akhir-akhir ini terjadi di India, yaitu kerusuhan yang menyebabkan tewasnya 42 korban akibat kerusuhan yang mengincar minoritas di India.

Kerusuhan tersebut berlangsung di ibu kota New Delhi dan menewaskan 42 orang. Kerusuhan tersebut dipicu oleh disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan oleh Pemerintah India yang dianggap kontroversial pada tahun 2019.

Said Aqil mengatakan “Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatis dan ikut andil dalam upaya menciptakan perdamaian di India”, dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Kompas.com.

Said Aqil juga mengatakan bahwa hal tersebut penting untuk dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab internasional. Yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. PBNU juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berinisiatif melakukan investigasi dan menindak segala macam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Said Aqil juga meminta masyarakat untuk turut serta dalam menggalang bantuan kemanusian dan upaya-upaya perdamaian bagi masyarakat india.

Baca Juga: Menimbun Masker dan Makanan, Ada Larangannya

Adanya Prinsip Non-Intervensi dalam Hubungan Internasional

Prinsip Non-Internasional adalah prinsip yang mengemukakan bawa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri lain. Prinsip tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip kedaulatan dan prinsip menentukan nasib sendiri suatu negara.

Setiap Negara yang berdaulat dapat melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lainnya tanpa adanya ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Masing-masing negara memiliki kedaulatannya masing-masing. Sehingga negara tersebut bebas dari campur tangan negara lain dalam menjalankan pemerintahannya dan kedudukannya sama dengan yang lainnya.

Suatu negara atau kekuatan apapun dari luar,  termasuk PBB untuk tidak mengintervensi, baik secara politik maupun militer urusan negara lain. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat (7) yang berbunyi:

“(7) Nothing contained in the present charter shall autorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.

Tujuan adanya prinsip non-intervensi dimaksudkan agar setiap negara dapat saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesataaan, integritas territorial dan identitas nasional negara lain. Sehingga Indonesia juga seharusnya tidak boleh ikut campur tangan masalah dalam negeri yang terjadi di India.

Namun Indonesia dapat mengupayakan bantuan kemanusiaan. Serta Meminta PBB untuk menginvestigasi adanya pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut apabila terjadi pelanggaran berat HAM seperti Kejahatan Genosida, Kejahatan Kemanusiaan, serta Kejahatan Perang.

Apabila memang terbukti terjadinya pelanggaran berat HAM, PBB baru dapat mengintervensi permasalahan yang terjadi di salah satu negara dengan menunjuk perwakillannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.