Pro Kontra Raperpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme
Beritapapua.id - Pro Kontra Raperpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme - Detik

Pro Kontra Raperpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme – Rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam penanganan terorisme menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Pemerintah sendiri telah membahas Raperpres ini bersama-sama dengan DPR.

“Rancangannya sudah jadi, sudah ke DPR. Perdebatan cukup seru,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD Rabu (29/7).

Mahfud MD mengakui bahwa pihak pemerintah telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak pada saat menyusun rancangan peraturan tersebut. Ia pun optimis dalam waktu dekat DPR akan segera memproses raperpres tersebut.

“Akhirnya semuanya memahami. Saya sudah ditugaskan Presiden mengharmoniskan. Tinggal beberapa yang perlu diperbaiki. Dalam waktu tidak lama DPR segera memproses,” kata Mahfud.

Mahfud pun meyakini jika pasukan elit TNI mempunyai kemampuan dalam penanggulangan teroris.

“Kalau kita lihat, akan sangat rugi kalau ada pasukan hebat tidak digunakan untuk mengatasi terorisme. Denjaka, Kopassus dan pasukan elite lainnya, punya kemampuan penanggulangan terorisme, tentu sesuai dengan skala, jenis kesulitan, dan situasi tertentu,” kata Mahfud.

Baca Juga: Kapolri: Kesetaraan Polwan Dengan Polisi Laki-Laki

Kontra Dari Berbagai Kalangan

Raperpres ini sendiri juga menimbulkan kontra dari kalangan masyarakat sipil. Penolakan terhadap raperpres ini muncul karena berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan HAM Indonesia.

Direktur Imparsial, Al Araf dalam keterangan tertulis nya pada 2 Agustus 2020, meminta agar pemerintah dan DPR dapat mengakomodasi masukan dari masyarakat. Ia pun meminta transparansi dari pembahasan ini sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengawasi setiap perkembangan pembahasan.

PP Muhammadiyah secara tegas juga menyatakan penolakan pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, pihaknya sejak awal sudah menentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Aturan soal keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme sebelumnya juga sudah tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

Trisno mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dapat berpotensi melanggar aturan hukum dan HAM yang berlaku.