PSBB Disetujui oleh Menkes Terawan
beritapapua.id - PSBB Disetujui oleh Menkes Terawan - Tribunnews

PSBB Disetujui oleh Menkes Terawan – Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya disetujui oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Kepastian tersebut ditunjukkan dengan penandatangan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bernomor HK.01.07/MENKES/239/2020.

Kebijakan tersebut merupakan hasil pertimbangan. Menkes menyebutkan bahwa PSBB di DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi dan aspek lainnya.

Menkes juga menyebutkan bahwa data yang ada saat ini menunjukkan terjadinya peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19. Penyebaran tersebut sangat signifikan dan diiringi dengan adanya transmisi lokal di DKI Jakarta.

Penandatangan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut menunjukkan pemerintah pusat sudah menyetujui penerapan PSBB guna memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes, Busroni mengatakan bahwa Pemprov DKI akan melaksanakan PSBB sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pelaksanaan PSBB DKI oleh Gubernur Anies,” ucap Busroni.

Selain itu, para gubernur, bupati dan wali kota juga dapat mengusulkan PSBB di wilayah administratifnya kepada Menkes. Wilayah dapat diusulkan untuk PSBB adalah kawasan terjadi jumlah kasus atau kematian akibat pandemi virus corona yang signifikan.

Baca Juga: Penerapan PSBB di DKI Jakarta, Begini Mekanismenya

Hal-hal yang diatur dalam PSBB

PSBB telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

“Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan,” katanya dikutip dari laman resmi Setkab.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Lebih rinci dalam Permenkes itu dijelaskan bahwa sekolah dan tempat kerja diliburkan. Kecuali bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Kemudian pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Selain itu, pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya. Serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi. Tentunya dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, dan moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.