PSBB Kota Sorong Ditolak Menteri Kesehatan?
beritapapua.id - PSBB Kota Sorong Ditolak Menteri Kesehatan? - Media Indonesia

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat, mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 6 April 2020 memutus penularan virus Corona atau Covid-19. Namun permohonan itu ditolak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Berdasarkan kajian epidemiologis dan aspek lainnya serta memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat belum ditetapkan PSBB,” Ucap Terawan melalui surat keputusannya.

Selepas rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, menyatakan kepada wartawan, membantah adanya penolakan.

“Belum ada penolakan tapi melengkapi persyaratan” ujarnya. Menurut Doni beberapa daerah belum melengkapi persyaratan berupa anggaran dalam penangan Covid-19. Masih ada persyaratan lainnya harus dipenuhi Pemkot Sorong. Salah satunya di antaranya data jumlah kasus dan atau jumlah kematian meningkat dan menyebar secara signifikan.

“Yang lain tidak ditolak tapi kita minta disempurnakan” kata Doni. Perlu diketahui, penolakan permohonan PSBB mengacu pada  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Peraturan tersebut diaturm untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah,
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Baca Juga: Pemerintah Setujui Status PSBB untuk Beberapa Wilayah Jawa Barat

Wilayah Yang Telah Ditetapkan PSBB

Sejauh ini pemerintah pusat baru menyetujui penetapan PSBB di beberapa wilayah seperti di wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, serta Kota Pekanbaru, Riau.

Presiden Joko Widodo memutuskan kebijakan PSBB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam rangka Penanganan Covid-19. Masing-masing daerah, baik provinsi, kabupaten/kota mengajukan pengusulan PSBB kepada Menteri Kesehatan serta juga bisa berasal dari ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19.