PTUN Vonis Pemutusan Internet di Papua Melanggar Hukum
beritapapua.id - PTUN Vonis Pemutusan Internet di Papua Melanggar Hukum - CyberThreat

PTUN Vonis Pemutusan Internet di Papua Melanggar Hukum – Pada Sidang putusan digelar pada Rabu, 3 Juni 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait pemutusan akses internet di Papua. Hakim Ketua membacakan amar putusan yang Mengabulkan gugatan para penggugat. PTUN Jakarta mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) kepada tergugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate.

Lebih lanjut Hakim menyatakan, tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Presiden dan Kemkominfo terkait pemutusan di Papua dan Papua Barat pada 2019 terbukti melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan itu adalah tindakan yang perlambatan akses Bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papuan Barat dan Provinsi Papua. Kejadian ini terjadi pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT hingga pukul 20.30 WIT.

Kemudian pemblokiran layanan dan atau pemutusan layanan data internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat, baik Kota maupun Kabupaten pada 21 Agustus 2019 sampai 4 September 2019 pukul 23.00 WIT. Selanjutnya diperpanjang di beberapa wilayah seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika dan Jayawijaya, Manokwari dan Sorong. Kejadian tersebut terjadi sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai 11 September 2019 pukul 20.00 WIT. Diketahui, kebebasan internet warga Papua dan Papua Barat dibatasi dengan dalih untuk meredam hoaks. Pelambatan akses internet berlanjut hingga pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: SNVT Papua Barat Serahkan 20 Rumah Khusus di Anggigida

Isi Putusan Hakim PTUN

Dalam putusan itu, Hakim juga memerintahkan pemerintah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Lewat Putusannya menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Hakim menyebut vonis ini tetap dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Pemerintah melakukan upaya hukum seperti upaya banding. Majelis hakim dalam pertimbanganya menyampaikan internet adalah netral dan menyatakan bukan berarti pemerintah harus memutuskan layanan data keseluruhan. Seharusnya, jika ada konten yang melanggar hukum yang dibatasi kontennya.

Sementara, jika pemutusan secara keseluruhan justru malah berdampak negatif. Hak-hak asasi manusia menjadi terbaikan, seperti Hak-hak dalam penggunaan internet. Hakim juga mengatakan, penggunaan internet bisa positif membangun peradaban menjadi lebih baik. Meski tak dapat dipungkiri ada juga hal-hal negatif yang muncul akibat penggunaan internet. Salah satunya penyebaran berita bohong atau hoaks.