Putusan MA Terhadap Iuran BPJS Final, Tidak Dapat Diganggu Gugat
beritapapua.id - Putusan MA Terhadap Iuran BPJS Final, Tidak Dapat Diganggu Gugat - merdeka.com

Putusan MA Terhadap Iuran BPJS Sudah Final dan Tidak Dapat Diganggu Gugat – Mahkamah Agung (MA) pada hari senin (9/3/2020) mengabulkan upaya peninjauan kembali (judicial review) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per tanggal 1 Januari 2020.

Pembatalan iuran BPJS tersebut bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran tersebut. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta agar kenaikan tersebut dibatalkan.

Dalam mengambil keputusan, MA menimbang beberapa pasal Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang.

Hal ini dijelaskan oleh ketua majelis hakim pada saat itu yaitu Supandi dengan anggotanya Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu Pasal 34 ayat 1 dan 2 tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Oleh karena itu, putusan MA menyatakan Pasal 34 batal dan tidak berlaku, adapun Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka iuran BPJS harus kembali pada iuran semula, yaitu:

  1. Sebesar Rp25.500 untuk kelas 3
  2. Sebesar Rp51.000 untuk kelas 2
  3. Sebesar Rp80.000 untuk kelas 1

Baca Juga: Remaja Membunuh Balita, Bagaimana Proses Hukumnya?

 Putusan MA Tak Bisa Diganggu Gugat

Dengan berlakunya putusan MA terhadap Judicial Review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan.

Hal ini dikarenakan sifat putusan MA yang final (terakhir) dan mengikat serta tidak ada lagi upaya banding terhadap judicial review.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam hal ini mewakili pemerintah menyatakan menerima keputusan MA karena sudah besifat final.

“Putusan MA kalau judicial review itu adalah putusan yang final. Tidak ada banding terhadap judicial review,” ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/3/2020). Seperti dilansir Antara.

Berbeda dengan gugatan perkara perdata maupun pidana di pengadilan yang masih bisa diajukan judicial review setelah diputus kasasi oleh MA. Hal ini juga yang membuat pemerintah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya perlawanan.

“Kalau judicial review itu sekali diputus final dan mengikat. Oleh sebab itu ya kita ikuti saja. Pemerintah kan tidak boleh melawan putusan pengadilan,” sambung Mahfud.