Ramai Penolakan Perpres Miras di Papua, Mengapa?
Ramai Penolakan Perpres Miras di Papua, Mengapa?

Ramai Penolakan Perpres Miras di Papua – Ramai penolakan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanam Modal. Bahkan, penolakan datang dari daerah yang mendapat izin industri minuman keras. Salah satunya Papua.

Penolakan Perpres Miras

Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI dari Papua, Filep Wamafma, menolak Perpres tersebut. Menurutnya, peraturan tersebut berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Selain itu, Perpres miras juga mencederai upaya tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah peredaran miras.

“Bahwa apa artinya investasi di Papua, sementara kasus kriminal meningkat karena persoalan Minol. Saya kira persoalan di Papua sudah kompleks, salah satunya efek dari minol,” ungkap Filep Wamafma, mengutip CNN.

“Apabila pemerintah mengizinkan minuman beralkohol di pasok di Papua, apa artinya Pemda dan rakyat tokoh agama dan tokoh gereja selalu berkeinginan agar miras itu haram di Papua?” imbuhnya.

Selain anggota DPD RI dari Papua, Pemerintah Provinsi Papua juga menolak hal tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerwa, menyebut Perpres miras bertolak peraturan daerah. Adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelarangan Miras di Papua.

Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw, pun sejalan dengan argumen tersebut. Menurutnya, pihaknya akan terus menerapkan pelarangan miras pada wilayah Papua.

“Kami akan tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan, yakni melarang peredaran miras di Papua,” ungkap Johny, mengutip Detikcom.

Benarkah Miras Mampu Tingkatkan Angka Kriminalitas?

Baca juga: Begadang, Apakah Islam Menganjurkan Begadang?

Mengacu pada sejumlah pendapat ahli pada tahun 2020, miras tidak memiliki korelasi langsung dengan kejahatan. Artinya, pendapat bahwa miras mempengaruhi kejahatan atau sebaliknya bisa benar, bisa tidak. Menurut mereka, kejahatan memiliki faktor lain yang lebih kuat daripada minuman beralkohol.

Pendapat ini mengacu pada penelitian para ahli. Misalnya, dalam artikel ilmiah berjudul ‘Penelitian Karakteristik Alcohol Related Crime di Indonesia: Studi di Lima Kota’ tahun 2017. Penelitian tersebut menyebut bahwa data spesifik yang menjelaskan tindak kejahatan karena miras sangat minim.

Misalnya, berdasarkan data Polrestabes Kota Makassar terdapat 43 kasus kejahatan atas pengaruh miras sejak tahun 2016-2019. Meski tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kejahatan, masyarakat tetap perlu waspada.

Adapun alasan penolakan Perpres miras oleh sejumlah tokoh Papua perlu pengamatan lebih dalam. Jika melihat kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka miras memiliki kaitan dengan kasus (KDRT).

Tahun 2011, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Manokwari menyebut miras sebagai sumber utama KDRT. Begitu pula pada tahun 2014, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Papua menyebut hal serupa.

Komisi Nasional Perempuan mengungkapkan hal serupa. Menurut Theresia Iswarani selaku ketua Komnas Perempuan, empat daerah yang mendapat izin industri miras memiliki catatan KDRT yang cukup tinggi. Ia menyebut bahwa minuman keras menjadi salah satu sebab KDRT.

“Catatan kritis Komnas Perempuan akan dikaitkan dengan tingginya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang salah satu penyebabnya dipicu oleh minuman keras (miras),” kata Theresia Iswarini mengutip merdeka.com, Senin (01/03/2021).