Rasisme Terhadap Papua akan Diangkat ke PBB
beritapapua.id - Rasisme Terhadap Papua akan Diangkat ke PBB - Heta News

Berbagai kekerasan dan rasisme terhadap orang Papua akan diangkat ke sidang PBB dengan harapan berbagai pelanggaran HAM itu bisa dihapuskan. Seorang mahasiswa asal Papua, Joice Etulding Eropdana menyampaikan bahwa rasisme sering sekali dialami mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua. Dalam diskusi ‘Papuan Lives Matter’ Joice mencontohkan kasus rasisme di Surabaya pada 2019 dimana sejumlah mahasiswa di asrama mahasiswa Papua mendapatkan ujaran merendahkan, namun dituding sebagai pembuat onar. Lebih lanjut ia menjelaskan terkait orang Papua yang ingin menyuarakan berbagai pelanggaran yang terjadi di tanahnya. Seperti tentang kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

“Saat kami ingin memberikan pendapat di ruang publik, itu kami direpresi oleh aparat. Dan berbagai ujaran rasial itu selalu kami terima, itu bukan hal yang satu dua kali kami alami, tapi sering kami alami,”  Ujar Joice.

Yuliana Yabansabra dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyatakan, hukum berlaku lebih tajam kepada orang Papua. Ia menerangkan Aktivis-aktivis yang melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu harus menghadapi pidana 8-9 bulan penjara. Namun, Mereka yang melakukan kebebasan ekspresi dan berorganisasi, itu dituntut lebih berat. Karena membentuk organisasi dan dijadikan wadah berpendapat mereka, ini hukumannya lebih berat, 5-17 tahun penjara.

Baca Juga: Kasus Pelanggaran HAM dan Rasisme di Papua Akan Diangkat ke PBB

Pelanggaran HAM di Papua

Pada dasarnya ada banyak pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung tuntas. Kasus-kasus ini antara lain Pelanggaran HAM Wasior 2001, Wamena 2003,Paniai 2014, dan Nduga 2018. Selain itu ada pula kriminalisasi kepada pembela HAM dan jurnalis yang mengangkat masalah di Papua. Sehingga menyebabkan adanya disparitas penegakan hukum.

Hal inilah yang mendorong Amnesty International Indonesia akan mengangkat berbagai pelanggaran HAM dan rasisme itu ke PBB. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya memasukkan laporan kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB yang akan menggelar sidang ke-129 pada bulan Juni hingga Juli ini.

Di dalam laporan bertajuk “Civil and Political Rights: Violations in Papua and West Papua” itu, Amnesty mengajukan 5 pelanggaran utama. Kasus-kasus ini adalah pembunuhan di luar proses hukum terhadap puluhan orang Papua, pemberangusan atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, penahanan terhadap tahanan politik, pemberangusan kemerdekaan pers di Papua serta pemblokiran internet, serta lambannya penanganan ribuan pengungsi di Nduga. Hal-hal jnilah yang akan diperjuangkan agar bisa dihapuskan.

Sementara ini, Konferensi pers virtual yang sempat diadakan dilaporkan kerap kali menerima hangguan seperti teror telepon dan Zoom-bombing yang mengganggu para pembicara. Menanggapi gangguan tersebut, Elsham Papua mengatakan ada pihak yang ingin menutup-nutupi pelanggaran yang benar-benar terjadi di Papua,”