Rekaman CCTV Munarman Beredar di Sosmed, Apa Implikasi Hukumnya?
Diduga Munarman check in bareng perempuan di hotle (tangkapan layar CCTV Hotel)

Sebuah rekaman CCTV yang diduga Munarman, SH., Juru Bicara FPI sedang menginap bersama seorang perempuan yang bukan istrinya beredar di media sosial. Rekaman ini diambil dari sebuah hotel tempat mereka menginap.

Narasi-narasi perihal perselingkuhan pun mulai dimainkan seturut beredarnya rekaman ini. Tampak akun-akun politik yang lumayan berpengaruh mengunggah memes dengan nada yang mengolok-ngolok.

Lantas, apakah mengunggah rekaman CCTV dari hotel, dengan tujuan mengolok-ngolok itu diperbolehkan oleh hukum? Bagaimana dengan hak seorang pelanggan atas privasinya?

Rekaman CCTV Hanya Boleh Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Dengan Permintaan Kepolisian

Pada intinya adalah sebuah Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Oleh karena itu hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan demikian, rekaman CCTV yang beredar, hanya boleh diberikan oleh pihak hotel jika rekaman tersebut bersifat sebagai alat bukti dalam suatu dugaan pelanggaran hukum.

Sehingga rekaman tersebut, hanya boleh dipergunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat bukti, dengan permintaan resmi dari pihak kepolisian. Sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Baca Juga : Alasan di Balik Hilangnya Ayah Khong Guan

Lantas, apa perbuatan pidana yang telah dilakukan Munarman dengan menginap bersama seorang perempuan meskipun bukan istrinya. Sehingga rekaman CCTV tersebut bisa beredar?

Jika pun, Munarman diduga melakukan perbuatan asusila sebagaimana diatur sebagai perbuatan zina atau mukah, seharusnya ada laporan yang dilakukan oleh istri Munarman. Hal ini diatur di dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (2).

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 KUHPidana, zina atau mukah adalah hubungan persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan.

Munarman Bisa Menggugat

Sebaliknya, terhadap rekaman CCTV yang beredar, Munarman bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan hotel yang merilis rekaman tersebut. Dan pihak-pihak yang menyebarkannya.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 UU ITE dan Pasal 310 KUHP. Munarman dapat mengambil posisi sebagai korban pencemaran nama baik dengan muatan elektronik yang disebar tanpa persetujuannya.