Rencana Program Kereta Gantung di Kota Jayapura Tertunda
beritapapua.id - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano (kiri, kemeja batik), bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru (foto : jubi)

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua, telah memprogramkan dengan menghadirkan kereta gantung untuk menambah sarana wisata. Hal ini juga agar bisa menambah calon wisatawan yang datang ke Jayapura.

Wali Kota Jayapura, Tomi Mano menyampaikan program tersebut sudah ada sejak 2016 namun masih terkendala biaya. Hal ini ia sampaikan ditemui di Kantor Wali Kota Jayapura, pada Kamis (03/06/2021).

“Ini program kami dari 2016, namun terkendala biaya sehingga program ini belum terealisasi,” ujarnya.

Tomi Mano mengatakan program infrastruktur kereta gantung ini nantinya akan sepanjang 1.800 meter dari pemancar atau Jayapura City ke TVRI. Dan memang hadirnya program ini juga rencananya untuk memberikan kenyamanan kepada warga dalam menikmati keindahan ibukota Provinsi Papua ini di atas kereta gantung.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah pusat memang sudah menawarkan pinjaman dana. Namun ia menyatakan untuk pengembaliannya sangat berat karena keterbatasan APBD.

“Dana APBD kota hanya Rp1,3 triliun dan PAD Rp200 miliar. Pemerintah pusat menawarkan pinjaman dana dengan kesepakatan Rp1 triliun, tapi berat pengembaliannya karena APBD terbatas,” ujar Tomi Mano.

Bagian dari Pelayanan Pemda Untuk Masyarakat

Tomi Mano berharap kereta gantung tersebut dapat terealisasi karena itu merupakan bagian dari pelayanan pemerintah daerah untuk membahagiakan masyarakat.

“Saya tidak ingin meninggalkan utang kepada pejabat yang ganti saya setelah saya sudah tidak lagi menjadi wali kota. Kita berdoa, kalau saya menjadi gubenur, saya bangun itu kereta gantung,” ujar Tomi Mano.

Baca Juga : 25 Hotel di Jayapura Siap Sukseskan Peparnas XVI

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan bahwa telah ada investor dari Cina dan Belanda untuk menghadirkan kereta gantung tersebut. Dan saat ini memang masih terus melakukan pengukuran dan studi kelayakan lokasi.

“Sudah kami buat studi kelayakannya, di antaranya lokasi dan struktur tanah, tapi harganya cukup mahal atau Rp500 miliar sehingga APBD tidak mampu,” ujar Rustan.

Rustan mengatakan guna merealisasikan kereta gantung tersebut, membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Pusat, BUMN, dan BUMN terutama dalam dukungan dana.

“Kalau kereta gantung ini jadi, dijadikan sebagai tempat wisata sekaligus sebagai penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD,” ujar Rustan.