Revisi Otsus Papua Akan Dibahas DPR Pada Awal 2021
Beritapapua.id - Revisi Otsus Papua Akan Dibahas DPR Pada Awal 2021 - RMOL

Revisi Otsus Papua Akan Dibahas DPR Pada Awal 2021 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera mebahas revisi UU Otonomi Khusus Papua pada awal tahun 2021. Setelah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Ketua DPR, Puan Maharani menyebutkan bahwa akan mendorong pemerintah mengevaluasi Otsus Papua secara menyeluruh. Sehingga tujuan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut Puan, pemerintah harus terus membuka dan melakukan komunikasi dengan para tokoh Papua dan Papua Barat. Sehingga terbangun keselarasan pandangan dan sikap dalam menjalankan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan bahwa revisi UU Otsus akan mulai dibahas sesuai mekanisme yang berlaku mulai 10 Januari 2021 mendatang.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Hukum Harus Ditegakkan

Perubahan Dalam Revisi UU Otsus Papua

Revisi Otsus Papua Akan Dibahas DPR Pada Awal 2021
Beritapapua.id – Revisi Otsus Papua Akan Dibahas DPR Pada Awal 2021 – Pacemace

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menyampaikan terdapat perubahan dalam revisi UU Otsus Papua yang diajukan pemerintah.

Salah satunya, besaran dana Otsus Papua yang naik sebesar 0,25 persen. Dimana Dana Otsus dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen, lalu tata kelola diatur dengan PP  karena sebelumnya hanya diatur dengan Peraturan Daerah Otsus Papua.

Pasal 34 ayat 3 (c) 2 UU Otsus Papua terkait penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otsus besarnya setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu juga terkait pelaksanaan Otsus Papua, yang selama ini masih ada sejumlah kelemahan yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan akan pemerintah mencari solusi terbaik soal regulasi agar Dana Otsus yang rencananya akan ditingkatkan di tahun depan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut Mahfud, dana otsus untuk Papua ini terbilang besar, tetapi karena adanya korupsi sehingga rakyat tidak kebagian. Maka dari itu akan diatur bagaimana caranya agar pada revisi Otsus Papua pemerintah menitikberatkan cakupan dua hal.

Yakni berkaitan dengan jumlah dana Otsus yang akan disalurkan dan mengenai pemekaran provinsi di Papua. Sedangkan mengenai pemekaran provinsi di Papua sendiri ada beberapa pertimbangan dari pemerintah. Mengingat wilayah Papua yang cukup luas.