Revisi Otsus Papua Menitikberatkan Pada Dua Pasal
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kiri). (foto : antara)

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) menitikberatkan pada dua pasal. Dan untuk selebihnya tidak bisa merevisinya sekalipun banyak masukan, saran, dan kritik terkait pemberlakuan Otsus di Papua sejak 2001.

Hal itu seperti yang Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR Republik Indonesia, Yan Permenas Mandenas katakan.

Menurutnya, banyak masyarakat pasti sedang bertanya kenapa revisi hanya dua pasal dan kenapa baru sekarang. Untuk itu Ia mengatakan, pada 2020 lalu, DPR RI telah memberikan alokasi waktu yang cukup panjang selama satu tahun. Dan dengan mendorong program prioritas legislasi nasional yang di dalamnya ada revisi UU Otsus termasuk Prolegnas prioritas.

“Tetapi dalam satu tahun itu tidak bisa selesai. Pemerintah daerah sendiri dan tokoh-tokoh dari Papua yang difasilitasi oleh pemerintah juga tidak datang ke Jakarta,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, waktu yang ada selama setahun itu tidak ada pihak yang melakukan negosiasi terhadap semua aspirasi yang ada.

Tambahnya, setelah kesempatan itu lewat begitu saja dan memasuki 2021 waktunya sangat pendek untuk perpanjangan dana Otsus.

“Akhirnya pemerintah mencari format yang simpel. Tentunya sosial dan politik semua bisa melakukan untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat, dan forkopimda Papua,” katanya.

Akan Kembali Membuka Ruang Untuk Bahas Revisi Otsus

Namun ia juga mengatakan bahwa nantinya akan membuka ruang kembali untuk membahas revisi Otsus.

“Ke depan kami akan buka ruang lagi untuk membahas revisi Otsus jika memungkinkan. Ini kita sudah dengar banyak masukan, saran dan pandangan kritis dari para bupati, wali kota, forum komunikasi pimpinan daerah, stakeholder dan masyarakat, tentunya Pansus sesuaikan dengan penugasan dari pimpinan DPR RI atas dasar surat presiden, selanjutnya kami diberikan estimasi waktu sampai dengan Juli 2021 untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini dalam dua masa sidang,” ungkapnya.

Baca Juga : Jelang PSU, Pemkab Nabire dan Forkopimda Gelar Rapat Bersama

Ia berharap dinamika pembahasan yang berkembang dalam rapat dengan pendapat Pansus DPR RI, tentunya akan menjadi bahan evaluasi dan bahan antara pihaknya dengan para menteri terkait, untuk mencari solusi dan format yang tepat sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam mencapai format Otsus yang ideal, untuk mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Papua.

“Sehingga ke depan ada peningkatan signifikan dari alokasi anggaran dari besaran dana Otsus dari tahun ke tahun,” ucapnya.

Anggota Pansus Otsus DPR RI, Marthen Douw dari Fraksi PKB mengatakan, ianya mendukung permintaan para bupati dan wali kota se-Papua untuk menaikkan dana 2 persen sampai 3 persen.

“Saya sependapat dengan Pak Befa Yigibalom, Bupati Lanny Jaya, untuk menaikkan dana 3 persen saja,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pemprov Papua harus punya Biro atau Badan Otsus untuk mengelola anggaran Otsus, sementara di DPR Papua harus ada fraksi Otsus agar bisa melakukan pengawasan secara baik.