Ribuan Rakyat di Lanny Menolak Pemekaran dan Otsus di Wilayah Pegunungan Tengah
beritapapu.id - Warga di Lanny Jaya turun ke jalan menolak daerah otonomi baru dan rencana pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah. (Foto: Istimewa)

Ribuan warga di Lanny Jaya menggelar aksi penolakan penolakan pemekaran wilayah dan tolak Otsus di Pegunungan Tengah pada, Senin (28/3/2022).

Dalam aksi tersebut Serikat Pemuda Mahasiswa Papua (Sepaham) juga ikut dalam melakukan unjuk rasa tersebut.

Salah satu penanggung jawab Sepaham bernama Nuel Wenda mengatakan bahwa ada ribuan rakyat Papua yang mengikuti unjuk rasa kemarin.

“Ribuan rakyat Papua, wilayah adat Lapago yang berdomisili di Kabupaten Lanny Jaya menduduki kantor DPRD Lanny Jaya. Para pengunjuk rasa tersebut datang dari berbagai titik telah melakukan long march menuju ke kantor DPRD di ibu kota Tiom,” ujarnya, Selasa (29/3/2022).

Setelah tiba di kantor DPRD, berbagai perwakilan menyampaikan masing-masing orasinya terkait dengan penolakan rencana DOB di wilayah Pegunungan Tengah atau wilayah Lapago. Mereka juga menuntut hak penentuan nasib sendiri atau referendum di bawah pengawasan internasional atau PBB.

Menerima Aspirasi Pengunjuk Rasa

Sekda kabupaten Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa dan dua anggota DPRD kabupaten Lanny Jaya menerima semua aspirasi yang datang dari pengunjuk rasa. Setelah massa selesai menyuarakan suaranya, mereka akhirnya pulang dengan tertib dan terkendali.

“Rakyat mengutuk dan memberi peringatan keras bagi elit lokal, mulai dari Bupati Lani Jaya, dan semua Bupati Lapago yang kompromi urus pemekaran,” katanya.

Wenda mengatakan, Otsus telah gagal dan kami rakyat Lany Jaya di Papua telah menolaknya.

Baca Juga: Porserosi Kota Jayapura Berhasil Bawa Pulang 5 Medali dari Kejuaraan Bekasi Open

“Maka, DPRP, MRP, dan Gubernur segera dengar aspirasi rakyat dan mengembalikan Otsus kepada Jakarta,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga diminta hentikan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam, dan segala paket pembangunan yang memarginalkan rakyat Papua.

“Kami mendesak Jakarta segera membuka ruang referendum sebagai solusi agar rakyat Papua dapat menentukan pilihan politiknya,” katanya.

Sementara itu koordinator lapangan, Roby Wenda mengatakan, massa aksi itu dimediasi oleh Pemuda Sepaham dan Solidaritas yang tersebar dari Beam sampai di Kuyawage.

“Dari tiga titik kumpul utama yaitu, arah Kuyawage, Melagi Neri, Tiomneri berkumpul kumpul di Wandinalomem kemudian, arah timur dari distrik Beam Maki Pirime Yogobak dan Balinga telah kumpul di terminal Balingga,” katanya.

Sekitar pukul 12.00 massa aksi melakukan long march menuju kantor DPRD kabupaten Lanny Jaya. Senator Papua Helina Murib mengatakan, pemekaran provinsi Papua itu tidak sesuai dengan aspirasi murni dari masyarakat Papua.

“Sehingga pemerintah harus mempertimbangakan kepentingan segelintir orang dan meninjau kembali aspirasi masyarakat Papua,” katanya.

Murib berharap, elit politik dan pemerintah jangan seenaknya meloloskan agenda pemekaran yang berkali kali mendapatkan penolakan berkali kali oleh masyarakat Papua. Murib menyebutkan selama aksi protes terjadi penghadangan oleh aparat kepolisian. Itu merupakan pelanggaran hak masyarakat yang seharusnya bebas menyampaikan pendapatnya di muka umum.

“Dalam undang-undang dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga siapa pun termasuk kepolisian tidak bisa menghadang masyarakat,” katanya.