RUU Ketahanan Keluarga: Donor Sperma Dan Ovum Dapat Dipenjara
beritapapua.id - RUU Ketahanan Keluarga: Donor Sperma Dan Ovum Dapat Dipenjara

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga sudah dapat diakses dan didapatkan dari portal dpr bagian legislasi Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS 2020-2024). RUU tentang Ketahanan Keluaga saat ini penyusunannya telah berada pada proses harmonisasi. Semenjak RUU itu diterbitkan pada 13 februari 2020 ada beberapa pasal yang dinilai kontroversi.

A. RUU Ketahanan Keluarga yang Diusulkan DPR

Draf RUU ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR menuai kontroversi dikalangan masyakarat lantaran ada beberapa pasal yang dinilai menuai kontroversi yaitu,

Pasal 31 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

(2) Setiap orang dilarang membujuk memfasilitasi , memaksa dan.atau mengancam orang lain memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan

Pasal 32 berbunyi:

“(1) Setiap orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.

(2) Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.”

Dengan adanya pasal tersebut maka setiap orang tidak boleh menjualbelikan sperma atau ovum serta mendonorkan sperma atau ovum mereka. Hal ini akan berdampak kepada beberapa upaya bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperoleh keturunan dengan cara donor sperma, ovum dan surogasi.

Sanksi Bagi Yang Melanggar

Selain itu terdapat sanksi yang tercantum pada pasal 139 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secar sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)

Dan pada pasal 140 yang berunyi:

“Setiap irang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelika sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yag dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta) rupiah.”

Sanksi untuk melakukan Surogasi diatur pada Pasal 141 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 142 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar, bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pudana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)”.

Baca Juga: Kesenian Papua, Gambar Kehidupan di Kulit Kayu

B. Ketentuan Kelahiran Diluar Alamiah Sebelum Adanya RUU Tersebut

Indonesia memang belum mengatur secara ekpilisit terhadap upaya melalui program bayi tabung dan surogasi, namun dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyatakan bahwa upaya kelahiran  diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Artinya Program bayi tabung hanya bisa dijalankan oleh pasangan suami istri. Sedangkan untuk surogasi tidak diatur apa itu definisinya dalam RUU Ketahanan Keluarga. Namun dapat diketahui surogasi merupakan upaya seseorang yang ingin memiliki keturunan dengan cara sewa Rahim.  Dengan adanya Pasal 127 (1) Surogasi tidak dapat dijalankan di Indonesia.