RUU PKS terancam ditarik dari Prolegnas 2020
beritapapua.id - RUU PKS terancam ditarik dari Prolegnas 2020 - Suara

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat rapat di Badan Legislasi DPR Selasa (30/6/2020) mengusulkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Sebab pembahasan RUU yang merupakan inisiatif DPR ini dinilai cenderung sulit. Padahal RUU PKS dinilai mendesak karena maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mengingat keberpihakan pada perempuan cenderung rendah dalam beberapa kasus.

RUU PKS terancam ditarik dari Prolegnas 2020
beritapapua.id – RUU PKS terancam ditarik dari Prolegnas 2020 – Kompas

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menjelaskan karena tak memungkinkan dibahas hingga oktober 2020, maka Komisi mengusulkan prioritas pembahasan. Komisi VIII untuk prolegnas prioritas tahun 2020 ini hanya mengusulkan dua RUU yakni RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Sementara itu Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas menyebut, pihaknya akan mengkomunikasikan usulan Komisi VIII itu dengan pihak pemerintah. Supratman mengatakan semua RUU yang masuk Prolegnas 2020 ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Jika diperkirakan tak selesai, ia menyarankan setiap komisi mengeluarkan RUU terkait dari Prolegnas 2020 terlebih dulu  sehingga bisa kembali diusulkan pada Prolegnas 2021 yang akan dibahas Oktober 2020.

Baca Juga: Proyek Kereta Sorong-Manokwari akan segera dimulai

Penundaan Pembahasan RUU

Supratman juga menambahkan terkait usulan penundaan pembahasan RUU juga datang Komisi IV. Komisi IV mengusulkan penundaan pembahasan RUU Kehutanan dan RUU Perikanan untuk dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020, dan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Sebelumnya evaluasi Prolegnas ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Dimana Prolegnas dapat dievaluasi tiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan. Perampingan daftar Prolegnas Prioritas ini untuk meringankan beban DPR menyelesaikan RUU hingga Oktober 2020.

Dilansir dari Kompas.com Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan dan rehabilitasi perlindungan masih menjadi perdebatan. Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS. Namun ia menjamin RUU PKS akan didaftarkan kembali sebagai Prolegnas Prioritas 2021.

Perlu diketahui sebelumnya pada pertengahan Januari 2020, DPR bersama pemerintah telah menyepakati daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Prolegnas Prioritas 2020 terdiri atas 50 RUU, diantaranya RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta empat RUU omnibus law yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Sementara itu sejumlah kelompok masyarakat menunjukan kekecewaannya terhadap penundaan RUU PKS ini. Sebab mereka telah berulang kali mendesak agar RUU ini segera disahkan demi memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual serta kepastian hukum di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad yang menyesalkan penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020. Menurut Bahrul, hal ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat tidak memiliki komitmen untuk memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Padahal kasus kekerasan seksual terus bertambah.