Satgas Covid-19 Melarang Kerumunan Kemenangan Pilkada
Beritapapua.id - Satgas Covid-19 Melarang Kerumunan Kemenangan Pilkada - VOI

Satgas Covid-19 Melarang Kerumunan Kemenangan Pilkada – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta para calon kepala daerah, tim kampanye, serta pendukung untuk tidak menggelar kegiatan perayaan kemenangan yang dapat menimbulkan kerumunan.

“Saya ingatkan bahwa masyarakat dan juga pasangan calon dilarang untuk melakukan kegiatan pengerahan massa dalam Pilkada, merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar,” kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12), seperti yang dikutip dari kompas.

Wiku pun mengingatkan bahwa pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi covid-19. Oleh karena itu ia meminta agar seluruh pihak dapat menahan diri untuk tidak menggelar acara yang terkait pilkada. Yang mana berpotensi menimbulkan kerumunan pasca pilkada.

“Saya juga meminta kepada Satgas daerah untuk melanjutkan penegakan disiplin terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” kata dia.

Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus, Wiku meminta seluruh pihak terkait terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara Pilkada serentak dan pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusifitas Pilkada serentak yang sudah berjalan dengan baik sampai seluruh rangkaian Pilkada tuntas,” ujarnya.

Senada dengan Satgas, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pasangan calon peserta pilkada 2020 yang merasa tak puas dengan hasil resmi rekapitulasi KPU bisa menempuh jalur hukum. Dia mengatakan bahwa setiap pasangan mempunyai hak untuk menyatakan keberataan di Pilkada 2020.

“Paslon silakan gunakan jalur-jalur hukum. Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain,” kata Abhan

Baca Juga: Sejumlah Distrik di Provinsi Papua Akan Pilkada 2020 Susulan

Temuan Pelanggaran Oleh Satgas

Berdasarkan hasil pemantauan Satgas, selama pemungutan suara digelar. Ada 178.039 orang yang ditegur karena tak mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada 2020.

Tidak hanya itu, tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan penunjang protokol kesehatan juga masih rendah, berada di bawah 50 persen.

“Masih rendahnya kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan tentunya sangat disayangkan mengingat hal ini sudah diatur di dalam PKPU,” kata Wiku.

Namun Wiku juga mengapresiasi tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Ia menyebut rata-rata kepatuhan invidu memakai masker di area tempat pemungutan suara (TPS) pilkada sebesar 95 persen. Sedangkan rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 90 persen.