Sekaratnya Jurnalisme Warga, Hilangnya Objektivitas, Dirisak UU ITE
Dua youtuber diamankan polisi (foto : Polrestabes Medan)

Sekaratnya Jurnalisme Warga, Hilangnya Objektivitas, Dirisak UU ITE – Citizen journalism, civic journalism atau public journalism, merupakan konsep pewartaan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Konsep pewartaan ini muncul pertama kali ketika Mark Drudge menulis berita di internet perihal perselingkuhan Presiden Amerika Serikat (AS), Bill Clinton pada tahun 1998.

Di Indonesia, jurnalisme warga mulai berkembang ketika warga melaporkan bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Berita berupa pelaporan langsung itu mendapatkan respon dan tanggapan yang lebih baik dari berita yang dimuat pada media profesional.

Dengan berkembangnya dunia internet, jurnalisme warga kini semakin terbantukan. Netizen bisa melaporkan berbagai kejadian secara langsung pada berbagai platform dan kanal yang bisa diakses dari mana saja.

Mini blog seperti Twitter, Facebook dan Instagram menjadi sarana yang kerap dipergunakan untuk hal ini. Namun, jurnalisme warga yang memang tidak terikat kode etik jurnalisme, sering dipergunakan untuk menggiring opini.

Entah berapa kali kita disuguhkan oleh potongan rekaman yang sengaja diunggah tanpa konteks yang lengkap. Masyarakat yang gampang tergugah, pun terseret dalam narasi si pengunggah tanpa melakukan validasi terhadap kejadian sebenarnya.

Memang, jurnalisme warga ini masih bersifat sangat subjektif. Objektifitas dari setiap pewartaan amatir, masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam menyikapi sebuah unggahan. Periksa lagi validitas dari sebuah laporan kejadian.

UU ITE Menanti di Tikungan

Di sisi lain, masih banyak unggahan bermutu yang akan terganjal dengan peraturan perundangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saja misalnya.
Premis dari penegakkan aturan yang bersifat sangat subjektif ini terkadang menjadi batu sandungan akan adanya pewartaan masyarakat.

Ambil saja contoh kasus yang baru-baru saja terjadi. Seperti yang kami lansir dari vice.id, youtuber Benni Hasibuan dan Joniar Nainggolan divonis bersalah karena merekam dan melaporkan perihal tunggakan pajak kendaraan milik petugas Samsat.

Baca Juga : 4 Tips agar Tidak Ngantuk Setelah Sahur

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat melalui kanal Youtube ‘c’ tentang banyaknya kendaraan anggota Samsat Medan, yang justru banyak menunggak pajak. Kanal yang memang dikhususkan Benni dan Joniar untuk mendokumentasikan pungli aparat ini pun, mulai melakukan investigasi secara mandiri.

Dari hasil investigasi, Benni dan Joniar mendapatkan sejumlah kendaraan yang bukan hanya menunggak pajak. Kendaraan bodong pun banyak ditemukan mereka, karena nomor polisi yang tidak terdaftar di database Samsat.

Hasil investigasi yang diunggah pada kanal Youtubenya, tak disangka yang akan menjerat mereka ke balik jeruji. Dengan dasar Benni dan Joniar bukanlah jurnalis yang dilindungi UU Pers, Benni dan Joniar diciduk saat sedang ngopi sore di sebuah café dan langsung ditahan usai pemeriksaan.

Benni dan Joniar adalah Satu dari Sekian Kasus

Kasus Benni dan Joniar merupakan salah satu dari sekian kasus jurnalisme warga yang terjerat UU ITE. Kebenaran di negeri ini memang seolah dihempaskan atas nama ketersinggungan suatu pihak.

Masyarakat yang kritis kini tak lagi punya hak untuk menyuarakan kebenaran. UU ITE seolah menjadi sebuah momok bagi mereka yang ingin berbicara tentang kebenaran. Aturan yang seharusnya menjadi sandaran masyarakat dalam bermedsos, malah menjadi batu sandungan yang kerap menestapakan.