Sekda Berharap Revisi Otsus Papua Segera Tuntas
beritapapua.id - Pertemuan Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy dengan jajaran Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI di Jayapura (foto : jubi)

Saat ini Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sedang dalam tahap pembahasan untuk melakukan revisi atau perubahan. Dan untuk itu Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy berharap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Otonomi Khusus Khusus Papua bisa segera tuntas dan ada kendalan seperti tahun sebelumnya.

Flassy mengatakan hal tersebut usai bertemu Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI di Kota Jayapura, Senin (07/6/2021).

Flassy menekankan pembahasan revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) di tingkat Provinsi Papua telah melibatkan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Universitas Cenderawasih, dan sejumlah pihak lainnya.

Ia menyatakan seluruh hasil pembahasan di tingkat Provinsi Papua telah diserahkan kepada pemerintah, dan kini pihaknya menggu keputusan pemerintah.

“Kami berharap, apapun yang kamu bicarakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dijaga. Kesinambungan harus tetap terjalin, sehingga semua persoalan ini bisa cepat selesai dan pembangunan bisa cepat berjalan,” ujar Flassy.

Kunjungan Terkait Pembahasan Revisi UU Otsus Papua

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, Djafar Alkatiri mengatakan kunjungannya ke Papua merupakan kunjungan lanjutan untuk membahas revisi UU Otsus Papua.

Ia juga berharap kunjungannya itu berjalan dengan maksimal agar bisa menerima masukan dan atau aspirasi terkait dengan Revisi UU Otsus Papua.

Baca Juga : Pemkot Sorong Kebocoran Pajak Galian C Mencapai Rp 59 Miliar

“Harapan kami, kami bisa menerima masukan, aspirasi menyangkut substansi revisi UU Otsus Papua. Kami harus membahas hal itu dengan seluruh stakeholder yang ada di Papua,” kata Alkatiri.

Alkatiri berharap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) perubahan UU Otsus Papua pada tahun ini tidak boleh gagal lagi. Ia mengingatkan, dalam 20 tahun mendatang akan ada empat kali pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan.

“Setiap kali pergantian kepemimpinan, biasanya memiliki gaya pemerintahan sendiri. RUU Otsus Papua itu momentum bagi masyarakat Papua untuk mengubah semuanya,” harapnya.

Alkatiri menyatakan kunjungannya ke Papua itu telah mengumpulkan banyak masukan dan aspirasi yang akan nantinya ia sampaikan kepada pemerintah pusat.

Berbagai golongan ikut dalam memberikan masukan seperti pemerintah daerah MRP, DPR Papua, kelompok masyarakat adat, kelompok intelektual, bahkan Universitas Cenderawasih.

“Intinya, kami berharap adanya perubahan kewenangan, disamping Dana Otsus Papua itu sendiri. Kewenangan itulah yang nantinya akan mengubah Otsus Papua lebih berdaya, Otsus Papua itu akan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi Papua,” tutupnya.