Sekda Jayapura Bantah Jika Pemkab Melakukan Korupsi
beritapapua.id - Sekda Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi (tengah). (foto : jubi)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi membantah tudingan bahwa dirinya atau Pemerintah Kabupaten Jayapura melakuan korupsi, penipuan, atau mark up harga dalam pembelian 7 hektar lahan di Ifale, Kemiri, yang kini menjadi lokasi pembangunan 300 unit rumah bagi korban banjir bandang Sentani. Bantahan itu disampaikan Hikoyabi di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (6/7/2021).

Sebelumnya, Ondofolo Ifale, Jhoni Suebu menyatakan Hikoyabi telah melakukan penipuan dalam proses pembelian lahan di Kemiri itu. Hal itu dinyatakan Jhoni Suebu saat berorasi dalam unjuk rasa Forum Kemanusiaan di Sentani pada Jumat (2/7/2021) lalu.

Sekda Jayapura Hikoyabi menyatakan ia menghormati posisi Jhoni Suebu sebagai seorang ondofolo yang dihormati dalam masyarakat adat Sentani, sehingga ia tidak mungkin membohongi seorang ondofolo.

“Dia (Jhoni Suebu) adalah ondofolo atau pemimpin adat, tidak bisa saya bicara sembarangan seperti itu,” ujar Hikoyabi.

Ia menjelaskan 7 hektar tanah yang dibeli untuk pendirian 300 rumah bagi korban banjir bandang Sentani dimiliki Lipiyus Biniluk. Tanah itu dipilih karena secara administrasi pemerintah hanya dapat membeli tanah bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Jayapura kemudian mengetahui bahwa Lipiyus Biniluk memiliki dua persil tanah bersertifkat, dengan luas total lahan 7 hektar, dan menawar tanah itu.

Sekda Jayapura : Penentuan Harga Tanah Berdasarkan Perhitungan Tim Appraisal

Menurut Hikoyabi, penentuan harga pembelian tanah itu didasari perhitungan Tim Appraisal Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang kemudian dinegosiasikan dengan Lipiyus Biniluk selaku pemilik tanah.

“Pembelian itu terjadi tahun 2019 lalu, dilakukan secara terbuka, sekaligus dilakukan peletakan batu pertama pembangunan 300 rumah. Sejumlah tokoh adat, masyarakat, pihak gereja, juga hadir pada saat itu,” ungkapnya.

Baca Juga : Bupati Jayapura : Dana Rp275 M Untuk Rekonstruksi Infrastuktur

Ia menyatakan hingga kini Pemerintah Kabupaten Jayapura masih mencicil pembayaran pembelian tanah Lipiyus Biniluk itu.

“Pembelian tanah secara cicil, dan hingga saat ini kami masih membayar cicilannya. Proses pembangunan rumah sudah selesai. Proses pembelian tanah ini juga sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi,” ujar Hikoyabi.