Selama PPKM Warga Dari Luar Daerah Tidak Boleh Memasuki Papua
beritapapua.id - Aktivitas calon penumpang di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. (foto : iNews)

Karena lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi akhirnya Pemerintah Provinsi Papua mengambil keputusan memberlakukannya PPKM untuk memperketat pengawasan lalu lintas sarana transportasi.

Karenanya warga dari luar daerah untuk sementara tak bisa sembarangan masuk ke wilayah Papua selama kebijakan PPKM berlangsung. Petugas akan patroli di lokasi perbatasan darat dan perairan, termasuk memperketat pengawasan transportasi udara.

Ini juga adalah upaya pemerintah Provinsi Papua dalam menekan turunnya angka penularan Covid-19 di daerah itu.

Namun warga yang memiliki kepentingan khusus dan keperluan mendesak masih dapat memasuki wilayah Papua.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Rabu, juga telah mengkonfirmasi hal tersebut.

Ia mengatakan selama PPKM hanya kepentingan khusus seperti logistik, bahan pokok dan bahan bakar serta hal yang mendesak lainnya diperbolehkan memasuki daerah Papua.

“Kepentingan khusus ini yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan. Serta tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, emergency (kedaruratan) keamanan, proyek strategis nasional serta daerah di Papua, kegiatan logistik PON XX dan PEPARNAS XVI,” katanya.

Menurutnya orang yang memasuki wilayah Papua untuk kepentingan khusus juga harus tetap menunjukan surat keterangan yang bersangkutan telah menjalani vaksinasi Covid-19. Selain itu harus juga menunjukan hasil pemeriksaan PCR negatif.

“Minimal vaksinasi dosis pertama dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal lima kali 24 jam sebelum keberangkatan,” katanya.

Membatasi Pengoperasian Moda Transportasi Umum

Ia mengatakan bahwa Pemprov Papua juga membatasi pengoperasian moda transportasi umum selama PPKM berlangsung.

Baca Juga : Rumah Sakit di Kabupaten Jayapura Masih Kekurangan Oksigen Medis

Sarana transportasi umum hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIT. Untuk makmasil penumpang hanya boleh 50 persen dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan.

“Transportasi umum seperti ojek boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat,” katanya.

Selain itu, ia mengimbau kepada semua pihak agar tetap bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini ia katakan agar semua upaya pemerintah juga bisa berhasil menekan penularan Covid-19 di daerah itu.

Ia menambahkan, ketentuan mengenai pembatasan pengoperasian sarana transportasi umum tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/8936 (tel:4408936)/SET tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan COVID-19 di Provinsi Papua.