Sikap Jokowi Terhadap Pemberlakuan PSBB
Beritapapua.id - Sikap Jokowi Terhadap Pemberlakuan PSBB - Pikiran rakyat

Sikap Jokowi Terhadap Pemberlakuan PSBB – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Anies mengumumkan bahwa pemerintah provinsi Jakarta memberlakukan kembali PSBB secara ketat terhitung Senin (15/9).

Meski tidak menyinggung Anies, Jokowi mengkritik kepala daerah yang langsung menutup sejumlah aktivitas perekonomian dengan PSBB.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah pusat lebih memilih penerapan sosial berskala lokal atau mikro daripada PSBB. Guna untuk menekan laju penyebaran covid-19 pada daerah dengan status zona merah atau berisiko tinggi tertular covid-19. Jokowi pun meminta setiap kepala daerah agar melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum membuat suatu kebijakan.

“Strategi intervensi berskala lokal penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi di skala lokal dan komunitas sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, kabupaten,” kata Jokowi.

Ia pun meminta kepala daerah untuk berbasis data yang detail sebelum membuat kebijakan. Jokowi menginginkan setiap kepala daerah memperhatikan penyebaran covid-19 dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi.

Jokowi meyakini bahwa dengan berbasis data, maka akan menghasilkan keputusan yang tepat, dan tidak menyebabkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga masyarakat pun tetap mendapatkan penghasilan.

 Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Puncak Mengendalikan Pandemi Covid-19

Pentingnya Koordinasi Antar Pihak

Sikap Jokowi Terhadap Pemberlakuan PSBB
Beritapapua.id – Sikap Jokowi Terhadap Pemberlakuan PSBB – Jernih

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat, Jokowi meminta semua pengambil kebijakan agar berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga keputusannya bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

Doni sendiri mengakui bahwa Satgas Covid-19 telah berkoordinasi dengan Anies Baswedan serta jajaran Pemprov DKI setelah adanya pengumuman PSBB. Alhasil, Anies pun melibatkan Satgas Covid-19 dalam menyusun peraturan yang akan menjadi dasar hukum dalam penerapan PSBB.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto juga menyampaikan hal serupa. Airlangga menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah dalam pengambilan suatu keputusan.

“Kita perlu koordinasi untuk pengambilan keputusan, apalagi kalau ini menyangkut berbagai hal, terutama kesehatan masyarakat,” kata Airlangga.

Airlangga juga menegaskan bahwa kepala daerah tak boleh mengumumkan sesuatu yang belum diputuskan bersama.

“Data perlu disinkronkan. Yang disampaikan ke publik harus yang sudah diputuskan. Sudah ada dasar hukumnya,” tuturnya.