Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Drs. Ruland R. Sarwom mengatakan seluruh staf dan pegawai termasuk honorer, saat ini melakukan aksi mogok kerja.
Hal ini terjadi karena selama lebih dari satu bulan para staf dan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tidak memiliki pimpinan. Baik pelaksana tugas (Plt) atau pun kepala dinas definitif.
Ia menjelaskan tidak adanya pimpinan ini juga berdampak pada penyerapan anggaran di dinas tersebut yang masih sekitar 11,7 persen.
Sarwom mengatakan bahwa aksi tersebut akan berakhir jika ada respons dari penjabat gubernur maupun sekda perihal kekosongan jabatan pimpinan.
“Mulai hari ini seluruh Kabid dan Kabag serta staf ASN dan tenaga honorer melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini berakhir jika ada respons dari penjabat gubernur maupun Sekda Papua Barat, menyikapi kekosongan jabatan di dinas kami,” kata Sarwom, Rabu (15/6/2022).
Sejak sebulan lebih, pihaknya menunggu SK pelaksana tugas kepala Dinas Pariwisata namun, belum ada keputusan dari pengambil kebijakan.
“Beberapa kali bidang yang memiliki kewenangan di dinas ini telah berkordinasi melalui BKD Papua Barat maupun ke Sekda, bahkan Sekda telah menyurat ke BKD untuk menindak lanjuti. Namun sampai saat ini belum ada respons,” ucap Ruland.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penghambat proses pemerintahan bukan aksi yang dilakukan namun kurangnya respons dari pihak yang punya kewenangan di atas.
Perlu Adanya Perhatian Dari Pejabat Daerah
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Papua Barat, Ocha Yanti meminta kondisi di dinas tersebut perlu mendapat perhatian dari Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw, maupun Sekertaris Daerah Nataniel Mandacan.
“Selama ini urusan rutinitas di kantor saja, bikin kami bingung. Misalnya pembayaran utang piutang, gaji pegawai dan listrik serta air juga beberapa bidang yang harus melayani masyarakat namun terhambat. Ini karena tidak ada pimpinan sejak Mei lalu, kepala dinas diganti,” kata Ocha Ros Yanti.
Baca Juga: Gubernur Papua Minta Pemekaran di Papua Harus Berdasarkan 7 Provinsi Wilayah Adat
Irman salah satu staf Dinas Pariwisata Papua Barat menuturkan, kekosongan jabatan berlangsung sejak sehari sebelum masa jabatan gubernur definitif berakhir.
“Kepala dinas definitif waktu itu sudah diganti beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur. Namun belum ada penunjukan Plh kepala dinas,” katanya.
Dia berharap respons cepat dari pengambil kebijakan menyikapi masalah tersebut.
“Kalau kondisi ini terus begini bagaimana kita mau bekerja melakukan kegiatan pelayanan. Terutama pada bulan ini dalam rangka menyabut 17 Agustus atau hari kemerdekaan ada kegiatan Gita Bahana Nusantara” ujarnya.
