Suap dalam Kasus Jual Beli Jabatan KEMENAG
Suap dalam Kasus Jual Beli Jabatan KEMENAG

Suap dalam Kasus Jual Beli Jabatan KEMENAG – Asas Pemerintahan yang baik atau good governance adalah sebuah asas yang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengacu kepada pencapaian keputusan dan pelaksanaanya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai konsensus untuk dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.

Pemerintahan yang baik merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Indonesia. Dengan terciptanya hal tersebut bukan hanya sektor-sektor dalam pemerintahan yang akan maju tetapi pelayanan terhadap masyarakat juga akan ikut berkembang.

Upaya Pemerintahan yang baik di Indonesia masih belum bisa dikatakan baik karena banyak terdapat kasus-kasus salah satunya adalah jual beli jabatan. Penelitian yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa transaksi pengisian jabatan dilingkungan pemerintahan provinsi kabupaten/kota mencapati 95%, sementara pada lembaga sebesar 49%, pada kementrian sebesar 39.5%.

Kasus jual beli jabatan yang masih hangat dibicarakan adalah tertangkapnya Romahurmuziy dalam Operasi Tangkap Tangan KPK. Romahurmuziy yang kerap disapa sebagai Romy adalah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia tertangkap tangan menerima suap tekait praktik jual beli jabatan di Kementrian Agama (KEMENAG). Ia didakwa menerima uang sebesar Rp. 325 juta rupiah di Kementrian Agama. Majelis Hakim Jakarta Pusat telah memberikan Putusan yang menyatakan Romy terbukti secara Sah melanggar Pasal 12 Huruf b, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Pramugari Garuda Lapor Pencemaran Nama ke Polda Metro Jaya

Kenapa  Romahurmuzy didakwa Pasal 12 huruf b UU No.  21 Tahun 2001 bukan kedalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980?

Jual beli jabatan adalah perbuatan yang bersangkutan dengan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, disingkat KKN. Biasanya masuk kedalam Tindak Pidana Khusus yaitu Korupsi, Korupsi diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam suap memiliki unsur “memberi atau menerima hadiah atau janji”. Definisi suap diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 yaitu pada Pasal 3 yang berbunyi:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dalam suatu gugatan dikenal dakwaan berlapis yang didalamnnya terdapat primair dan subsidair, bisa saja Romahurmuziy didakwa berlapis bersama Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 1980. Yang artinya merupakan dakwaan alternatif yang berfungsi sebagai pengganti, yang terpenting adalah terpenuhi unsur dari suatu pasal yang didakwakan. Dalam Kasus Romy Dalam Dakwaannya unsur Pasal 12 Huruf b yaitu:

Dipidana dengan Pidana Penjara Seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)

  1. “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

memiliki unsur yang sama dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 yaitu “menerima hadiah untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.