Pengguna Narkoba
Sulitnya Pengguna Narkoba Direhabilitasi

Sulitnya Pengguna Narkoba Direhabilitasi – Penggunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2019 mencapai 5,6 juta orang. Peredaran barang yang dianggap haram ini kian hari kian mengkhawatirkan. Bukan hanya menyasar pengguna remaja dan dewasa, anak-anak pun tak lepas dari incaran para bandar.

Usia pengguna Narkoba yang diliris oleh BNN adalah pada rentang 10 – 59 tahun. Yang berarti ada irisan anak di bawah umur yang menjadi sasaran penggunaan Narkoba. Berita di televisi pun tak jarang menayangkan artis-artis yang tertangkap karena penyalahgunaan Narkoba. Hal ini berarti, Narkoba telah menjadi konsumsi dari semua kalangan. Dari petani hingga pedagang, pelajar hingga pejabat, maupun orang biasa hingga selebritas.

Lantas bagaimana hukum kita memperlakukan para pengguna? Para pengguna narkoba hingga sekarang, kebanyakan masih diganjar dengan hukuman pidana, daripada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan adanya ambiguitas pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ambiguitas Pasal Pengguna Narkoba dan Kepemilikan

Baca juga: Liga 1 Indonesia Dikabarkan akan Segera Bergulir

Penyalahguna narkoba atau pemakai diatur di dalam pasal 127 UU35/2009 yang berbunyi:

(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penerapan pasal ini jelas menyasar penyalah guna narkoba untuk digiring pada rehabilitasi. Menurut Kepala Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Miko Ginting, seperti yang kami lansir dari hukumonline.com, pada kenyataannya penegak hukum lebih sering menggunakan pasal 112 UU35/2009 untuk menjerat pengguna narkoba, dengan hukuman yang lebih berat.

“Keberadaan unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai’ penyalah guna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Meski unsur delik itu tidak memuat unsur mens area yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut,” ujar Miko saat dijumpai dalam acara jumpa pers penyampaian Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Jika hal ini terus berlangsung, maka lingkaran setan itu tidak akan pernah bisa putus. Pengguna narkoba yang dipidana dengan penjara dengan lama sekian tahun, tidak mendapatkan perlakuan yang tepat. Ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba haruslah mendapatkan rehabilitasi. Kecanduan terhadap narkoba, tidak bisa sembuh dengan hukuman fisik seperti penjara.