Surat Keputusan LNG Tangguh Sebagai Tempat Pemeriksa Imigrasi
beritapapua.id - Surat Keputusan LNG Tangguh Sebagai Tempat Pemeriksa Imigrasi

Penyerahan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal imigrasi tentang Penetapan Terminal Khusus (Tersus) LNG Tangguh Bintuni dilaksanakan, Selasa (25/2/2020) di Aston Niu Manokwari.

Penyerahan Surat Keputusan ini langsung dihadiri Gubernur Papua Barat. Hadir pula Wakil Bupati Bintuni, Ketua DPRD Bintuni, Perwakilan LNG Tangguh, Forkopimda dan Pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari, Bugie Kurniawan, mengatakan dengan diterbitkan dan ditetapkannya terminal khusus LNG sebagai tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), maka semakin menguatkan kinerja Kantor Imigrasi Manokwari dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Diharapkan pelaksanaan tugas imigrasi kedepan akan berjalan dengan baik lagi dengan dukungan semua pihak yang terkait,” tuturnya.

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaran tugas keimigrasiaan di Tersus LNG Direktorat Jenderal Imigrasi akan memberikan kode  khusus untuk login pada System Border Control Management. Sehingga setiap lalu lintas orang di Tarsus LNG dari luar negeri dan akan keluar negeri akan terekam dan terdata.

Selain itu, juga akan diberikan Cap Keimigrasiaan  atas nama Tersus  LNG. “Hal ini agar mempermudah  pergerakan dan pengawasan terhadap setiap orang,“ jelasnya.

Baca Juga: Pulau Babo dan Akses Kesehatan

Rasa Syukur Gubernur Papua Barat

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan, Puji Tuhan hari ini bisa mendapatkan SK Dirjen Keimigrasiaan untuk menetapkan pelabuhan LNG Tangguh sebagai Tersus untuk bisa melakukan pemeriksaan keimigrasiaan.“ Karena LNG Tanggung merupakan proyek nasional dan di sana terdapat pekerja-pekerja asing yang perlu diawasi terus,” ungkap Dominggus Mandacan.

“Dari laporan yang saya terima beberapa bulan lalu dari BP, karyawan di sana ada 12 ribu yang bekerja Tangguh LNG. Yang terdiri dari OAP 3 ribu, orang asing sekitar 4 ratus. Sehingga mereka ini harus terus diawasi dari imigrasi dan karantina,” kata Gubernur.

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Anthonius M Ayorbaba, menyampaikan dengan penetapan Temsus ini  tentu diharapkan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni akan dapat meningkatkan menjadi UKK (Unit Kerja Keimigrasiaan) yang kantornya nanti di Teluk Bintuni.

“Kalau UKK sudah terbentuk 2-3 tahun nanti  Bintuni sudah memiliki kantor imigrasi kelas III. Karena hadirnya UPT baru harus diawali dengan UKK, sehingga proses pengawasan akan lebih baik lagi,“ ungkap Anthonius Ayorbaba.