Gugat Perusahaan Penerbangan
Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan

Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan – Kecelakaan dalam penerbangan di Indonesia sejak ratifikasi Konvensi Montreal 199 di tahun 2017 mendapatkan santunan sebesar Rp1,25 miliar. Selain Santunan oleh perusahaan penerbangan ini, Jasa Raharja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 juga wajib memberikan santunan sebesar Rp50 juta bagi penumpang kendaraan umum resmi yang mengalami kematian.

Nilai santunan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan dan Jasa Raharja bagi beberapa pihak, masih dirasa kurang. Nilai nyawa serta ahli waris yang menjadi beban tanggungan, mempunyai tolok ukur yang berbeda untuk disikapi dalam bentuk nominal. Lantas bagaimana hak ahli waris atas kecelakaan pesawat, di luar dari santunan yang telah diatur di dalam peraturan perundangan?

Product Liability – Tanggungjawab Produk

Baca juga: Santunan Bagi Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air

Kecelakaan pesawat umumnya terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain: human error (kesalahan pilot), mechanical failur (kegagalan mesin), serta cuaca yang ekstrem.

Menurut beberapa ahli penerbangan, cuaca yang buruk sangat kecil kemungkinannya bisa menyebabkan sebuah penerbangan mengalami kecelakaan. Sylvia Wrigley, seorang pilot pesawat terbang ringan kepada bbc.com. Dia mengungkap bahwa, cuaca yang buruk akan membuat pesawat berada pada risiko yang tinggi. Namun hal ini jarang menjadikannya faktor utama pada kecelakaan.

“Seperti badai yang sangat kuat dapat menyebabkan kerusakan pada sayap pesawat kecil. Tetapi biasanya, para pilot dan petugas pengawas lalu lintas udara dapat melakukan upaya yang baik untuk menghindarinya”, ungkap Sylivia. Jika cuaca yang menjadi faktor penyebab sebuah kecelakaan, maka bisa dipastikan perusahaan penerbangan lepas dari tanggung jawab hukum – Legal Liability. Hal tersebut sebagai akibat dari kondisi force majeure – keadaan yang memaksa. Hal ini tentu di luar apa yang telah diwajibkan oleh peraturan perundangan.

Faktor human error atau kesalahan manusia dan kegagalan mesin merupakan faktor yang mendominasi terjadinya kecelakaan pesawat selama sejarah penerbangan. Jika kemudian ini yang menjadi penyebab kecelakaan pada sebuah penerbangan, apakah ahli waris berhak untuk menggugat sebuah perusahaan penerbangan untuk nilai santunan atau ganti rugi yang lebih besar lagi?

Gugat Perusahaan Penerbangan: 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011, yang mengatur tentang kompensasi atau santunan kepada ahli waris dari penumpang yang mengalami kecelakaan, tidak mengatur secara spesifik tentang gugurnya potensi gugatan oleh ahli waris kepada perusahaan penerbangan. Dengan demikian, meskipun santunan ini sudah diberikan oleh perusahaan penerbangan, tidak serta merta menggugurkan hak dari ahli waris untuk tetap mengajukan gugatan.

Baca juga: Papua Terapkan PSBB Ketat 11 – 25 Januari 2021

Hubungan antara ahli waris dan perusahaan penerbangan merupakan hubungan perdata. Yang mana pada substansi hak dan kewajibannya tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adanya faktor kesalahan manusia dan kegagalan mesin sebagai akibat dari sebuah kecelakaan yang terjadi. Hal itu bisa dianalogikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Jika perusahaan penerbangan tidak bisa membuktikan bahwa kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh suatu kondisi dan memaksa, dan hasil investigasi terhadap sumber kecelakaan pesawat ternyata adalah kesalahan manusia dan kegagalan mesin yang disengaja (disengaja bisa diartikan sebagai abainya perusahaan penerbangan dalam melakukan pemeliharaan, yang menyebabkan kegagalan mesin dalam penerbangan), maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan penerbangan.

Strict liability atau tanggung jawab mutlak perusahaan penerbangan yang telah diatur di dalam Permenhub 77/2017 dalam hal santunan, tidak melepaskan hak dari ahli waris untuk melakukan gugatan dengan nominal yang lebih besar lagi, sebagai bagian dari tanggung jawab hukum.