Tarif Iuran BPJS Kesehatan Alami Kenaikan
beritapapua.id - Tarif Iuran BPJS Kesehatan Alami Kenaikan - Medcom

Tarif Iuran BPJS Kesehatan Alami Kenaikan – Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020). Pemerintah akhirnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020. Dimana peserta kelas I naik dari Rp80.000 jadi Rp150.000 per bulan. Iuran peserta kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan dan kelas III menjadi Rp42.000 per bulan. Kenaikan iuran ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan.

Kenaikan ini dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Perpres 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dimana dalam perpres itu, setiap kelas mengalami kenaikan iuran menjadi Rp160.000, Rp110.000, dan Rp42.000. Kenaikan iuran ini akan diberlakukan untuk semua peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I dan II.

Sementara itu, kelas III tidak mengalami kenaikan iuran lantaran disubsidi oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. Juli 2020 ini, peserta mandiri kelas III cukup membayar iuran sebesar Rp25.500 karena terdapat subsidi iuran Rp16.500. Besaran itu berlaku sepanjang 2020. Kemudian, mulai Januari 2021 peserta kelas III harus membayar iuran sebesar Rp35.000 karena subsidi berkurang menjadi Rp7.000. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi 132,6 juta orang, yang terdiri dari 96,5 juta jiwa ditanggung pemerintah pusat dan 36 juta dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Kendala Penanganan Covid-19 yang Melanda Papua

Tujuan Kenaikan Iuran BPJS

Dilansir dari Bisnis.com Selasa (30/6/2020), Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan bahwa kenaikan iuran tersebut menurutnya bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan program JKN. Iqbal juga menghimbau agar masyarakat selalu memastikan status kepesertaannya aktif agar selalu terlindungi oleh JKN. Apabila ada masyarakat yang keberatan merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran yang baru bisa memilih untuk turun kelas kepesertaan. BPJS Kesehatan akan memfasilitasi penyesuaian atau pindah kelas sesuai dengan kemampuannya.

Pemerintah menyebut keputusan menaikkan iuran ini menjadi langkah dalam merespons Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 yang membatalkan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana dalam putusan itu pemerintah juga diberikan waktu selama 90 hari ke depan untuk menganulir penyesuaian iuran yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2020. Sehingga pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS dengan angka yang lebih rendah dan berlaku sesuai dengan Perpres No. 64 tahun 2020 menggantikan Perpres yang digugat MA.