Temuan Pelanggaran Pilkada Oleh Bawaslu
Beritapapua.id - Temuan Pelanggaran Pilkada Oleh Bawaslu - Kompas

Temuan Pelanggaran Pilkada Oleh Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan temuan pelanggaran terkait Pilkada 2020. Melansir dari kompas, salah satu anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa hingga Sabtu (12/12), pihaknya menemukan sekitar 4250 kasus dugaan pelanggaran pilkada di berbagai daerah.

Dari jumlah tersebut, terdapat 3194 kasus yang merupakan temuan dari Bawaslu, sedangkan 1056 kasus merupakan laporan dari masyarakat.

“Ini tentu menjadi catatan kita bahwa Pilkada kita ternyata ini belum menjadi pilkada yang sesungguhnya kita harapkan, pilkada yang jujur, adil,” kata Ratna.

Dewi menambahkan bahwa dari keseluruhan pelanggaran pilkada, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian yang tertinggi dengan jumlah mencapai 1459 kasus.

Sedangkan di tempat kedua adalah jenis pelanggaran administrasi sebanyak 1262 kasus.

“Tren pelanggaran hukum yakni aparatur sipil negara (ASN) memberikan dukungan politik melalui media sosial,” ujar Ratna.

Di tempat ketiga adalah jenis pelanggaran penyelenggara adhoc yang berpihak, seperti panitia pengawas kecamatan, panitia pemungutan suara, dan panitia pemilihan kecamatan.

Selain itu ada 131 tindak pidana pemilihan, misalnya kepala desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon). Ratna menyebut data ini menunjukkan pilkada belum dilaksanakan secara jujur dan adil.

“Pilkada yang jujur tentu pilkada yang tanpa pelanggaran, tapi ternyata angka pelanggaran di 2020 cukup tinggi dengan berbagai bentuk pelanggaran,” ujar Ratna.

Ratna kemudian mengatakan bahwa sebanyak 104 kasus pelanggaran sudah masuk ke tahap penyidikan. Dengan kasus keberpihakan kepala desa dan ASN yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Rumuskan Desain Baru Pembangunan Papua

Pelanggaran Netralitas ASN Akan Ditindak

Ketua Bawaslu Abhan memastikan bahwa jenis pelanggaran netralitas ASN sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Abhan menambahkan bahwa KASN akan segera mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

“Jadi kalau KASN ya sudah respons untuk segera mengeluarkan rekomendasi sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat,” ucap dia.

Abhan juga mengatakan bahwa KASN cukup responsif dalam menindaklanjuti temuan dari Bawaslu. Sebanyak 1116 dugaan pelanggaran sudah diterukan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).